Berita

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman/Net

Politik

Babak Baru Pelaporan Jenderal Dudung, Pengamat: Kita Tunggu Ketegasan Panglima

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 13:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus dugaan penistaan agama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang dilaporkan Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) patut dipantau publik.

Apalagi, kasus tersebut kini telah masuk ke babak baru, di mana pelapor yakni KUHAP APA hari ini dipanggil Pusat Polisi Militer AD (Puspomad) untuk dimintai keterangan.

Pengamat politik Hendri Satrio berpendapat, militer punya ranah hukum sendiri yang tidak bisa disamakan dengan sipil.


Atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Jenderal Dudung, pihaknya optimis akan diproses sebagaimana merujuk pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Ini kan militer ya. Kalau saya enggak salah, militer itu ada hitungannya sendiri, beda dengan sipil. Tapi kalau (merujuk) statemennya Panglima (Jenderal Andika Perkasa) kan akan diproses itu,” ucap Hendsat, sapaan Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/1).

Penggagas lembaga survei KedaiKopi ini meminta masyarakat menunggu hasil dari pemeriksaan KUHAP APA di Puspomad dan meyakini bahwa kasus tersebut akan segera diproses militer.

“Jadi kita sama-sama tunggu saja kira-kira bagaimana, apakah hukum benar-benar tidak tebang pilih di Indonesia ya, kita tunggu,” tutupnya.

Di sisi lain, Koordinator KUHAP APA, Damai Hari Lubis mengaku pihaknya hari ini dipanggil Puspomad untuk dimintai keterangan terkait laporannya mengenai dugaan penistaan agama Jenderal Dudung usai mengeluarkan pernyataan "Tuhan Bukan Orang Arab".

"Mengundang rekan-rekan media untuk meliput panggilan pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Jenderal Dudung Abdurahman di Puspomad," ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (9/2).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya