Berita

Ilustasi minyak goreng/Net

Politik

Minyak Goreng Langka, Ombudsman Ungkap Fenomena Panic Buying dan Penimbunan

SELASA, 08 FEBRUARI 2022 | 23:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkanya minyak goreng di pasaran disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, mafia minyak goreng yang sengaja menimbun minyak goreng.

Selain itu ada fenomena panic buying masyarakat terkait pasokan minyak goreng yang menipis dengan harga tinggi.

Demikian diungkapkan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam acara diskusi virtual bertemakan Menjamin Ketersediaan Minyak Goreng, Selasa (8/2).


Yeka mengungkapkan adanya fenomena penimbunan minyak goreng, pengalihan dan panic buying itu berdampak pada kelangkaan stok minyak goreng di pasaran.

Tiga faktor tersebut, lata Yeka, didasari oleh masuknya informasi dari 34 provinsi ke Ombudsman terkait kelangkaan minyak goreng.

"Pertama penimbunan, saya harap Satgas Pangan bereaksi cepat, jika ketegasan diberikan begitu Satgas Pangan tegas, upaya penimbunan bisa selesaikan,” kata Yeka.

Yeka mengatakan, masalah pengalihan ketersediaan minyak goreng ini sengaja dilakukan oleh oknum dari pasar modern yang menjual stok ke pasar tradisional.

"Jadi kenapa barang di pasar modern (minimarket-supermarket) itu langka karena ada oknum yang menawarkan ke pasar tradisional. Pengalihan di pasar modern itu dengan menjual ke pasar tradisional dengan harga Rp 15.000 misalnya,” katanya.

Fenomena adanya panic buying yang terjadi di tengah masyarakat disebutkan Ombudsman didapat dari temuan bahwa ada foto-foto bagaimana masyarakat memborong minyak goreng secara sporadis.

Dia mengatakan, untuk beberapa daerah, Ombudsman mendapatkan laporan harga minyak goreng masih cukup tinggi dari Rp 18 ribu hingga Rp 22 ribu per liter.

"Terjadi perkembangan harga di beberapa daerah Aceh masih Rp 18.000/liter, Sumatera Utara Rp 19.000/liter, Sumatera Barat Rp 18.000/liter, Kalimantan Timur Rp 22.000/liter, Jawa Barat Rp 22.000/liter,” demikian Yeka.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya