Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Turun Tangan, Jepang Siap Ikut Beraksi Jika Rusia Invasi Ukraina

SELASA, 08 FEBRUARI 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang turut memberikan tanggapan atas ketegangan antara Rusia dan Ukraina lewat resolusi yang diadopsi oleh parlemennya.

Pada Selasa (8/2), parlemen Jepang mengadopsi resolusi yang menyatakan kutukan atas setiap upaya untuk mengubah status quo paksa atas perbatasan Ukraina.

Resolusi itu juga mendesak pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk melakukan semua tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai perdamaian kedua negara.


"Sangat prihatin dengan situasi ini, parlemen menyatakan bahwa rakyat Ukraina selalu mengharapkan stabilitas negara dan kawasan mereka. Mengubah status quo dengan kekuatan oleh negara mana pun tidak pernah dapat diterima," begitu isi resolusi yang dikutip Reuters itu.

Dalam pertemuan virtual bulan lalu, Kishida dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berkomitmen untuk bekerja sama untuk mencegah agresi Rusia terhadap Ukraina.

Kishida juga berjanji berkoordinasi erat dengan AS dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas dalam menanggapi setiap serangan.

"Kami sangat mendesak pemerintah untuk mewujudkan niat kami, bekerja sama dengan masyarakat internasional, memanfaatkan semua sumber daya diplomatik dan melakukan yang terbaik untuk meredakan ketegangan di Ukraina dan mewujudkan perdamaian dengan cepat," lanjut resolusi itu.

Resolusi oleh majelis rendah parlemen muncul setelah Rusia mengumpulkan lebih dari 100 ribu tentara di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina, meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang.

Sementara itu, hubungan Jepang dengan Rusia telah lama terganggu oleh pertikaian teritorial atas serangkaian pulau di Pasifik barat.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya