Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Aher Prasetiyani/Net

Politik

Antisipasi Omicron, PKS: Gak Cukup Larang Lansia Keluar Rumah

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk melakukan langkah antisipatif yang jelas untuk menekan penyebaran varian baru Covid-19 Omicron yang tingkat penularannya sangat cepat dengan hanya sekadar mengeluarkan imbauan kepada lansia untuk tidak keluar rumah.

Begitu yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Aher Prasetiyani dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang meminta agar lansia jangan keluar rumah di tengah bahaya penyebaran Omicron yang menghantui tanah air, Senin (7/2).

Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak  gelombang ketiga Covid-19.


"Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah,” tegas Netty.

Sebab, lanjut Netty, sejak awal pandemi, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja, apalagi untuk lansia dengan penyakit penyerta adalah hal yang sudah dipahami.

"Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik himbauan tersebut,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar menjelaskan  percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun; termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap.

"Prediksi pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus  sudah diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya.  Bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi  kondisi terburuk? Bagaimana kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, tenaga medis? Hal inilah  yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka,” demikian Netty.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya