Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih/Net
Keputusan Pemerintah dengan menetapkan harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng justru membuat salah satu kebutuhan utama masyarakat itu menjadi langka di pasaran. Di banyak daerah, minyak goreng yang biasanya mudah didapat di rak-rak minimarket, kini lenyak seperti ditelan bumi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, pun menyoroti kinerja Menteri Perdagangan, M. Lutfi, yang dianggap tidak maksimal untuk menyelesaikan masalah lonjakan harga minyak goreng ini.
Legislator dari Fraksi Golkar ini mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan seluruh jajarannya, untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Demer, sapaan akrabnya, juga meminta agar Kemendag melakukan upaya-upaya untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.
“Mendag harus bisa memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran," kata Demer kepada wartawan, Senin (7/2).
Anggota DPR asal Bali ini juga mengingatkan bahwa Mendag Lutfi harus mampu mengawal dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng dengan ketentuan harga minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter.
“Ini yang harus benar-benar dikerjakan oleh Mendag Lutfi secara maksimal. Ini untuk kepentingan rakyat,†tegasnya.
Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa melaksanakan program-program
domestic market obligation dan
domestic price obligation dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik.
