Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Sikap tegas Menteri BUMN Erick Thohir dalam menuntaskan kasus-kasus hukum di BUMN guna menyelamatkan uang negara patut didukung oleh masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad atas langkah tegas yang telah dilakukan oleh Erick Thohir.
Di mana, Erick baru-baru ini menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menuntaskan kasus-kasus hukum di BUMN, seperti korupsi Asabri, Jiwasraya hingga dugaan korupsi di PT Garuda serta mendorong revisi UU Sektor Keuangan dan UU Dana Pensiun untuk menjamin keamanan dana nasabah. Sehingga bisa meminimalisir kasus serupa seperti Jiwasraya dan Asabri.
Menurut Suparji, sikap tegas Erick Thohir tersebut harus mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia, agar ke depan seluruh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN terbebas dari praktek-praktek korupsi.
"Sikap tegas tersebut harus didukung semua pihak, agar tercipta BUMN yang bebas dari korupsi dan menerapkan Keterangan Good Corporate Governance (GCG) secara kongkrit," kata Suparji saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/2).
Menurut Suparji, langkah merevisi UU Keuangan semata-mata untuk menyelamatkan BUMN dari kehancuran akibat korupsi. Karena, status keuangan BUMN selama ini dianggap belum jelas antara uang negara atau bukan uang negara.
"Revisi UU Keuangan negara perlu dilakukan untuk memperjelas status keuangan BUMn, termasuk anak maupun cucu BUMN yang selama ini status keuangannya masih abu-abu, antara keuangan negara dan bukan uang negara," jelas Suparji.
Langkah yang telah dilakukan Erick dengan menggandeng Kejagung dianggap sangat tepat. Karena, sama-sama memiliki tujuan memberantas korupsi, terutama di tubuh BUMN.
"Kolaborasi dengan Jaksa Agung hal yang sangat baik, karena keduanya memiliki komitmen yang nyata dalam memberantas korupsi. Langkah tepat dan positif," pungkas Suparji.
