Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Kereta Cepat Dibandingkan Dengan Laos, PDIP: Tidak Mungkin Diperlambat, Ini Dipantau Presiden

MINGGU, 06 FEBRUARI 2022 | 13:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap pemerintah mulai dibandingkan dengan milik Laos. Pasalnya kedua negara sama-sama bekerja sama dengan China dan memulai proyek tersebut pada tahun 2016, tapi Indonesia hingga kini belum rampung, sedangkan Laos sudah mulai beroperasi pada akhir tahun lalu.

Baca: Sama-sama Digarap China, Kenapa Kereta Api Laos Sudah Rampung dan Jakarta-Bandung Belum?

Menanggapi kritik yang muncul, anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus yakin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa segera selesai. Sebab, proyek ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo.


“Tidak mungkin lah diperlambat-perlambat karena ini kan dipantau sama Pak Presiden terus,” tegas Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).

Namun demikian, politisi PDIP itu belum bisa memastikan kapan proyek ini selesai. Sebab dalam rapat dengar pendapat dengan BUMN terkait kereta cepat, belum ada kepastian tentang hal tersebut.

“Aku belum tahu update terakhir, targetnya mereka kapan selesai aku belum tau,” katanya.

Hanya saja, proyek kereta cepat di tanah air sempat mengalami sejumlah kendala. Mulai dari pembebasan lahan hingga  dana yang belum cukup untuk membangun megaproyek tersebut.

“Karena kemarin ada pelambatan, soal pendanaan kalau sudah selesai, sama pembebasan lahan gitu lho,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya