Berita

Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton/Net

Dunia

Klaim John Bolton: Ukraina "Diserahkan" ke Rusia Seandainya Trump Menang Pilpres 2020

SABTU, 05 FEBRUARI 2022 | 09:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seandainya Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 2020 dan menduduki masa jabatan keduanya, dia akan "menyerahkan Ukraina" ke Rusia di tengah ketegangan di Eropa timur yang sedang terjadi belakangan.

Mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan hal itu kepada Newsweek.

Bolton mengatakan bahwa di masa jabatan yang kedua, Trump kemungkinan akan menggandakan teori konspirasi yang meracuni hubungan pemerintahannya dengan Kiev.


“Saya pikir dia akan menyerahkan Ukraina,  Sampai mereka menyerahkan server Komite Nasional Demokrat itu dan mencari tahu apa yang dilakukan Hunter Biden di Ukraina, Ukraina akan berjuang sendiri," ujarnya.

"Dan Anda dapat melihatnya dengan beberapa Trumpster akhir-akhir ini, Tucker Carlson dan orang-orang seperti itu," tambah Bolton.

Pernyataan Bolton merujuk pada pernyataan skeptisisme Carlson,  pembawa acara Fox News,  soal Ukraina. Carlson menyebut Kiev "tidak relevan secara strategis" bagi AS dan mengkritik Gedung Putih karena dituduh melakukan penghasutan perang dengan Rusia.

"Saya pikir dalam masa jabatan Trump kedua, Rusia sudah berada di Kiev," kata Bolton.

Trump telah berulang kali membuat klaim palsu terkait dengan perusahaan keamanan siber AS CrowdStrike, yang menyelidiki peretasan tahun 2016 atas server Komite Nasional Demokrat (DNC) yang oleh beberapa perusahaan swasta dan badan intelijen AS dituduhkan kepada Rusia.

Trump dan beberapa sekutunya dari Partai Republik, mengklaim  tanpa bukti bahwa CrowdStike yang berbasis di California dimiliki oleh seorang oligarki kaya Ukraina yang tidak disebutkan namanya. Bahwa perusahaan tersebut menanamkan bukti di server DNC untuk menjebak Rusia.

Mantan presiden telah salah mengklaim bahwa CrowdStrike memegang server tersangka di Ukraina.

Kenyataannya, laporan NBC News mengungkapkan bahwa, DNC telah menonaktifkan 140 server terkait dengan insiden 2016. Sebelas di antaranya kemudian dibangun kembali.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya