Resmikan Ruas Jalan Tol Binjai-Langsa, Jokowi: Hubungkan dengan Sentra Produksi

Ruas Jalan Tol Binjai-Langsa Sesi I, yakni Binjai-Stabat di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara diresmikan, Jumat (4/2).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja hari ketiga di Sumatera Utara bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam pidatonya, Jokowi mengaku bersyukur ruas tol Binjai-Langsa sesi I ini sudah bisa beroperasi.

"Hari ini ruas Jalan Tol Binjai-Langsa sesi satu Binjai-Stabat sepanjang 11,8 kilometer alhamdulillah telah siap dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran konektivitas," ujar Jokowi dikutip melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menerangkan, ruas tol Binjai-Stabat merupakan bagian dari Jalan Tol Binjai-Langsa sepanjang 131 kilometer yang masih dalam proses pembangunan untuk tahap keduanya.

Jika sudah rampung seluruhnya, jalan tol ini akan menghubungkan Provinsi Sumatra Utara dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

"Juga menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatra yang akan menyambung dari Lampung sampai ke Aceh," papar Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini menuturkan, jalan nasional yang terkoneksi antarprovinsi akan menghubungkan sentra-sentra produksi, daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan membuka peluang usaha baru, terutama yang ada di sekitar jalan tol.

Maka dari itu, Jokowi meyakini jalan tol yang dihubungkan dengan sentra-sentra produksi, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, maka struktur biaya dalam harga suatu komoditas akan bisa bersaing dengan barang impor.

Sebagai contoh, Jokowi melihat sentra produksi jeruk di sekitar Kabupaten Langkat. Dimana, jalan desanya sudah perbaiki menuju jalan utama. Alhasil, harga jeruknya akan menjadi sangat kompetitif.

"Tidak akan kalah dengan harga-harga (jeruk) impor. Produk kita ini sering kalah dengan barang impor, karena barang kita terlalu tinggi dan itu disebabkan biaya logistik yang mahal," demikian Jokowi.