Berita

Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia dan mantan KSAU, Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Polemik FIR Karena Belum Ada Kejelasan Clear dari Presiden Jokowi

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 22:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perjanjian flight information regioin (FIR) antara Indonesia dengan Singapura menuai polemik di kalangan masyarakat. Banyak isu berkembang dari masalah FIR ini, antara lain ihwal military training area dan area berbahaya di wilayah Indonesia hingga isu tentang latihan militer dengan pihak ketiga.

Begitu yang disampaikan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Chappy Hakim dalam acara diskusi virtual Kupas Tuntas FIR Singapura, Kamis (3/2).

Menurutnya, persoalan yang terjadi dalam perjanjian tersebut belum adanya penjelasan yang utuh dari Presiden Joko Widodo mengenai tindak lanjut dari FIR Singapura-Indonesia tentang kedaulatan NKRI.


“Sekali lagi, polemik yang muncul ini salah satu penyebabnya adalah belum ada penjelasan yang clear tentang tindak lanjut dari pernyataan presiden bahwa FIR Jakarta sudah mencakup seluruh wilayah kedaulatan RI,” kata Chappy.

Dari sana, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini menambahkan, berkembang juga isu-isu bahwa batas wilayah dari 0-37ribu kaki di atas Kepulauan Riau masih berada di bawah kewenangan Singapura.

Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh elemen masyarakat meredam polemik yang terjadi antara Singapura dan Indonesia tersebut.

“Kami percaya bahwa itu semua adalah hal yang masih berproses dengan demikian memang perlu agar kita bersatu padu agar kita meredakan polemik yang terjadi yang liar itu dengan cara-cara yang elegan dengan cara-cara bagaimana orang-orang terpelajar menyelesaikan masalahnya,” katanya,

“Kita menyelesaikan dengan otak bukan dengan otot sehingga kita bisa benar-benar mencintai negeri ini dengan penuh makna dan memadukan apa yang dijadikan policy dari pihak pemerintah dan apa yang merupakan pandangan dari warga negaranya terhadap masalah-masalah ini,” tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya