Berita

Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia dan mantan KSAU, Chappy Hakim/Net

Politik

Mantan KSAU: Polemik FIR Karena Belum Ada Kejelasan Clear dari Presiden Jokowi

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 22:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perjanjian flight information regioin (FIR) antara Indonesia dengan Singapura menuai polemik di kalangan masyarakat. Banyak isu berkembang dari masalah FIR ini, antara lain ihwal military training area dan area berbahaya di wilayah Indonesia hingga isu tentang latihan militer dengan pihak ketiga.

Begitu yang disampaikan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia Chappy Hakim dalam acara diskusi virtual Kupas Tuntas FIR Singapura, Kamis (3/2).

Menurutnya, persoalan yang terjadi dalam perjanjian tersebut belum adanya penjelasan yang utuh dari Presiden Joko Widodo mengenai tindak lanjut dari FIR Singapura-Indonesia tentang kedaulatan NKRI.


“Sekali lagi, polemik yang muncul ini salah satu penyebabnya adalah belum ada penjelasan yang clear tentang tindak lanjut dari pernyataan presiden bahwa FIR Jakarta sudah mencakup seluruh wilayah kedaulatan RI,” kata Chappy.

Dari sana, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini menambahkan, berkembang juga isu-isu bahwa batas wilayah dari 0-37ribu kaki di atas Kepulauan Riau masih berada di bawah kewenangan Singapura.

Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh elemen masyarakat meredam polemik yang terjadi antara Singapura dan Indonesia tersebut.

“Kami percaya bahwa itu semua adalah hal yang masih berproses dengan demikian memang perlu agar kita bersatu padu agar kita meredakan polemik yang terjadi yang liar itu dengan cara-cara yang elegan dengan cara-cara bagaimana orang-orang terpelajar menyelesaikan masalahnya,” katanya,

“Kita menyelesaikan dengan otak bukan dengan otot sehingga kita bisa benar-benar mencintai negeri ini dengan penuh makna dan memadukan apa yang dijadikan policy dari pihak pemerintah dan apa yang merupakan pandangan dari warga negaranya terhadap masalah-masalah ini,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya