Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato selama pertemuan, di Lievin, Prancis utara, Rabu, 2 Februari 2022/Net

Dunia

Jelang Kampanye Presiden, Macron Keluarkan Aturan Perbatasan untuk Cegah Arus Migran

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 15:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Prancis akan memperkuat lagi perbatasan eksternalnya agar migran ilegal tidak bisa lagi memasuki negara itu. Ini menjadi fokus Presiden Emmanuel Macron menjelang kampanye kepresidenannya.

Macron diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden Prancis pada 3 April.

Sejauh ini, kandidat konservatif dan sayap kanan kerap melemparkan kritikannya terhadap Macron yang dianggap lamban dalam membendung migrasi. Tahun ini, migrasi dijadikan sebagai tema kampanye utama. Macron harus bersiap menjawab segala tudingan dengan kerja nyata.


“Area bebas paspor kami (di Eropa) terancam jika kami tidak tahu bagaimana menjaga perbatasan luar kami dan memantau siapa yang masuk,” kata Macron, seperti dikutip dari surat kabar lokal La Voix du Nord, yang dilaporkan AFP.

Macron bertemu dengan para menteri dalam negeri UE di Prancis utara pada Rabu malam (2/2), ketika negara itu memegang kepresidenan bergilir enam bulan blok itu.

Sehari sebelumnya, dia juga bertemu dengan pejabat setempat untuk membahas masalah ekonomi di wilayah bekas tambang itu.

Macron mengatakan kebijakan migrasi perlu dibahas dalam badan politik tertentu yang akan mampu mengantisipasi dan menyusun rencana untuk mencegah krisis.

"Kami ingin membentuk Dewan Schengen nyata untuk mengawasi wilayah Schengen (bebas paspor), seperti yang kami miliki untuk zona euro," kata Macron.

Pertemuan pertama dewan itu akan diselenggarakan pada bulan depan.

Wilayah Schengen terdiri dari 26 negara, termasuk negara-negara non-Uni Eropa Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss.

Selama pandemi, banyak negara Schengen mendirikan kontrol perbatasan sementara yang bertentangan dengan ideal 'kebebasan bergerak' zona itu.

Macron juga ingin ada "reaksi cepat” untuk membantu melindungi perbatasan negara-negara Uni Eropa jika terjadi lonjakan migran dan juga mendorong untuk memikirkan kembali proses aplikasi suaka blok tersebut.

Kedatangan lebih dari 1 juta orang pada tahun 2015 -kebanyakan terdiri dari orang-orang yang melarikan diri dari perang di Suriah- memicu krisis migran yang akhirnya menimbulkan krisis politik terbesar di Uni Eropa.

Macron juga mengatakan dia ingin UE lebih efisien dalam mendeportasi mereka yang ditolak masuk.

Ia kemudian mendapat kecaman keras dari saingan politik atas migrasi, terutama setelah 27 migran meninggal ketika kapal penyelundup mereka tenggelam di Selat Inggris pada November.

Kandidat presiden sayap kanan Eric Zemmour pada bulan Januari mengunjungi kota utara Calais, tempat para migran berkumpul di kamp-kamp sementara ketika mereka mencoba mencapai Inggris.

Zemmour mengatakan para migran sekarat di laut, sehingga ia mengingatkan bahwa "Anda tidak akan datang ke Prancis, Anda akan dideportasi segera setelah Anda tiba, mereka tidak akan mati.”
Kandidat presiden sayap kanan Prancis lainnya, Marine Le Pen, melakukan perjalanan bulan lalu ke daerah perbatasan antara Prancis dan Spanyol di pegunungan Pyrenees, yang digunakan sebagai jalur masuk oleh para migran yang datang dari Afrika.

Dia menyerukan untuk membangun kembali kontrol perbatasan nasional.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Wall Street Hijau di Tengah Harapan Meredanya Konflik AS-Iran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:23

Di Balik Sensor Istana: Diksi Nuklir Prabowo dan Bantahan Kilat Teheran

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:10

Pelatih Vietnam Bongkar Rahasia Usai Permalukan Indonesia 3-0

Selasa, 04 Agustus 2026 | 08:04

Tanggapi MK, Menkeu Pastikan Anggaran MBG Tidak Mengganggu APBN

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:47

Menhaj Lantik 6 Pejabat Kemenhaj untuk Perkuat Pelayanan Haji dan Umrah

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:46

Bunga Pinjaman Turun, Bulog Hemat hingga Rp1,07 Triliun per Tahun

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:35

Pasar Logam Mulia Tertekan, Emas Masih Berkutat di 4.000 Dolar AS

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:18

Bursa Eropa Cetak Rekor, DAX 40 Tembus 26.000 Poin

Selasa, 04 Agustus 2026 | 07:07

Sekolah Nasional Terintegrasi: Tantangan Pendidikan dan Implementasi Rekonstruksi

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:46

BGN Anggap Putusan MK Justru Perkuat Program MBG

Selasa, 04 Agustus 2026 | 06:27

Selengkapnya