Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato selama pertemuan, di Lievin, Prancis utara, Rabu, 2 Februari 2022/Net

Dunia

Jelang Kampanye Presiden, Macron Keluarkan Aturan Perbatasan untuk Cegah Arus Migran

KAMIS, 03 FEBRUARI 2022 | 15:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Prancis akan memperkuat lagi perbatasan eksternalnya agar migran ilegal tidak bisa lagi memasuki negara itu. Ini menjadi fokus Presiden Emmanuel Macron menjelang kampanye kepresidenannya.

Macron diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden Prancis pada 3 April.

Sejauh ini, kandidat konservatif dan sayap kanan kerap melemparkan kritikannya terhadap Macron yang dianggap lamban dalam membendung migrasi. Tahun ini, migrasi dijadikan sebagai tema kampanye utama. Macron harus bersiap menjawab segala tudingan dengan kerja nyata.


“Area bebas paspor kami (di Eropa) terancam jika kami tidak tahu bagaimana menjaga perbatasan luar kami dan memantau siapa yang masuk,” kata Macron, seperti dikutip dari surat kabar lokal La Voix du Nord, yang dilaporkan AFP.

Macron bertemu dengan para menteri dalam negeri UE di Prancis utara pada Rabu malam (2/2), ketika negara itu memegang kepresidenan bergilir enam bulan blok itu.

Sehari sebelumnya, dia juga bertemu dengan pejabat setempat untuk membahas masalah ekonomi di wilayah bekas tambang itu.

Macron mengatakan kebijakan migrasi perlu dibahas dalam badan politik tertentu yang akan mampu mengantisipasi dan menyusun rencana untuk mencegah krisis.

"Kami ingin membentuk Dewan Schengen nyata untuk mengawasi wilayah Schengen (bebas paspor), seperti yang kami miliki untuk zona euro," kata Macron.

Pertemuan pertama dewan itu akan diselenggarakan pada bulan depan.

Wilayah Schengen terdiri dari 26 negara, termasuk negara-negara non-Uni Eropa Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss.

Selama pandemi, banyak negara Schengen mendirikan kontrol perbatasan sementara yang bertentangan dengan ideal 'kebebasan bergerak' zona itu.

Macron juga ingin ada "reaksi cepat” untuk membantu melindungi perbatasan negara-negara Uni Eropa jika terjadi lonjakan migran dan juga mendorong untuk memikirkan kembali proses aplikasi suaka blok tersebut.

Kedatangan lebih dari 1 juta orang pada tahun 2015 -kebanyakan terdiri dari orang-orang yang melarikan diri dari perang di Suriah- memicu krisis migran yang akhirnya menimbulkan krisis politik terbesar di Uni Eropa.

Macron juga mengatakan dia ingin UE lebih efisien dalam mendeportasi mereka yang ditolak masuk.

Ia kemudian mendapat kecaman keras dari saingan politik atas migrasi, terutama setelah 27 migran meninggal ketika kapal penyelundup mereka tenggelam di Selat Inggris pada November.

Kandidat presiden sayap kanan Eric Zemmour pada bulan Januari mengunjungi kota utara Calais, tempat para migran berkumpul di kamp-kamp sementara ketika mereka mencoba mencapai Inggris.

Zemmour mengatakan para migran sekarat di laut, sehingga ia mengingatkan bahwa "Anda tidak akan datang ke Prancis, Anda akan dideportasi segera setelah Anda tiba, mereka tidak akan mati.”
Kandidat presiden sayap kanan Prancis lainnya, Marine Le Pen, melakukan perjalanan bulan lalu ke daerah perbatasan antara Prancis dan Spanyol di pegunungan Pyrenees, yang digunakan sebagai jalur masuk oleh para migran yang datang dari Afrika.

Dia menyerukan untuk membangun kembali kontrol perbatasan nasional.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

UPDATE

Puan: APBN 2027 Harus Jadi Instrumen Nyata untuk Sejahterakan Rakyat

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:19

28 Tahun Reformasi, Kekuasaan Harus Berjalan Independen

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:18

Prabowo Minta Menkeu Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai Bermasalah

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:08

Bitcoin Depot Bangkrut, Hampir 10 Ribu ATM Ditutup

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:07

Pemerintah Harus All Out Bebaskan WNI yang Ditahan Israel

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:01

Rupiah Melemah, UMKM dan Hilirisasi Industri Harus Diperkuat

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:46

Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Asal Bisa Hidup Layak dan Sejahtera

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:42

Kenaikan Penerimaan Pajak Jangan Bikin Terlena

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:38

Sah! Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit Hingga Batu Bara Satu Pintu Lewat BUMN

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:33

Fatayat NU Ajak Kader Perempuan Lebih Percaya Diri di Ruang Publik

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:32

Selengkapnya