Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Perjanjian FIR Dinilai Janggal, PKS: Siapa Melanggar Harus Bertanggung Jawab di Hadapan Publik

RABU, 02 FEBRUARI 2022 | 03:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Analisa gurubesar hukum internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, substansi Flight Information Region (FIR) yang dirilis oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) bermuatan kejanggalan. Yakni terkait kata pendelegasian Singapura dalam batas wilayah 0-37 ribu kaki di Kepulauan Riau.

Rektor Universitas Ahmad Yani itu berpendapat, perjanjian FIR dengan mendelegasikan Bandara Changi Singapura atas batas wilayah tersebut telah melanggar amanah konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 458 UU 1/2009 tentang batas wilayah.

Menuru Hikmahanto, perjanjian tersebut berpotensi menjadi kartu mati bagi Presiden Jokowi karena bisa dikategorikan melanggar sumpah jabatannya.


Masyarakat menduga perjanjian FIR tersebut atas kendali Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Pasalnya, usai melawat ke Batam, Luhut secara langsung Kemenko Marves mengeluarkan rilis tentang FIR tersebut.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, parlemen perlu mendalami keterlibatan LBP dalam perjanjian FIR tersebut. Ia juga meminta para pembantu presiden untuk tetap berada dalam pekerjaan masing-masing.

"Perlu didalami diperjelas posisi dan wewenang masing-masing,” kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/2).

Jika sangkaan publik tersebut benar, Mardani meminta agar pemerintah mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya itu dalam perjanjian FIR, terlebih menyangkut kedaulatan negara.

"Siapapun yang melanggar perlu mempertanggung jawabkan di hadapan publik,” demikian Mardani.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya