PBB: Junta Harus Diikutsertakan tapi Tak Bisa Jadi Pemimpin Proses Perdamaian Myanmar

Keterlibatan junta militer Myanmar memang tidak dapat diabaikan, tetapi mereka tidak bisa memimpin proses perdamaian.

Begitu yang dikatakan oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Noeleen Heyzer dalam sebuah wawancara dengan Channel News Asia pada Senin (31/1).

Heyzer merupakan mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Myanmar beberapa pekan lalu.

"Militer, ketika saya mengatakan bahwa mereka tidak sah, bukan berarti mereka tidak memiliki peran. Mereka memiliki peran yang sah, tapi mereka bukan pemerintah yang sah saat ini," ujarnya.

Hal itu disampaikan oleh Heyzer setelah pemerintah bayangan pro-demokrasi, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), mendorong agar militer harus benar-benar dikecualikan dalam setiap dialog mengenai masa depan Myanmar.

Kendati begitu, Heyzer menekankan, junta tidak bisa memimpin proses perdamaian.

Lebih lanjut, Heyzer mendesak aktivis pemuda yang memprotes Tatmadaw untuk memoderasi sikap dan pemikiran mereka dalam jangka panjang.

“Saya tahu bahwa banyak anak muda, terutama kaum muda, mereka rela mati berjuang untuk transformasi politik total. Setiap transformasi politik membutuhkan proses dan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Dan karena itu, saya ingin mereka memiliki sesuatu untuk hidup, bukan untuk mati," ujarnya.

Tepat satu tahun yang lalu, 1 Februari 2021, junta merebut kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Kudeta memicu aksi protes yang memakan lebih dari 1.400 nyawa, dan lebih dari 12 ribu orang dipenjara.