Setahun Kudeta Militer, Suara Rakyat Myanmar Harus Didengar

Tepat 1 Februari tahun lalu, kudeta terjadi di Myanmar. Junta militer berusaha menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Setahun berlalu, krisis di Myanmar masih terjadi, bahkan lebih buruk. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan solidaritas bersama rakyat Myanmar, agar negara tersebut kembali ke pemerintahan yang inklusif dan demokratis.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (30/1), Guterres mendesak agar suara rakyat Myanmar didengar dalam setiap solusi.

"Solusi apa pun perlu berasal dari terlibat langsung dengan dan mendengarkan dengan cermat semua orang yang terkena dampak krisis yang sedang berlangsung. Suara mereka harus didengar dan diperkuat," ujarnya, seperti dikutip ANI News.

Guterres menyebut, Myanmar menghadapi krisis dengan meningkatnya kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, dan ketidakpedulian.

"Kerentanan ganda dari semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regionalnya memerlukan tanggapan segera," tekan Guterres.

Lewat pernyataannya, Guterres mengutip data dari kapala HAM PBB Michelle Bachelet yang menyebut sekitar 12 ribu orang masih ditahan di Myanmar secara sewenang-wenang karena menolak kudeta.

Hampir 9.000 tetap dalam tahanan, dan setidaknya 290 meninggal dalam tahanan, banyak kemungkinan disiksa.