Berita

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Soal Kepala Otorita IKN, PPP: Gak Harus Ahok

JUMAT, 28 JANUARI 2022 | 18:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan PDIP agar Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) terus menuai reaksi.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mempertanyakan ke apa harus figur Ahok untuk menjadi Kepala Otorita. Sebab, masih banyak sosok atau figur lain di Indonesia selain Ahok.

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira," kata Awiek sapaan karib Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1).


Oleh karena itu, Awiek meminta semua pihak agar tidak mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan kepala otorita.

Menurut dia, meskipun kepala otorita itu sifatnya pemerintah daerah khusus, namun setingkat kementerian mengenai pengalokasian anggarannya.

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya