Berita

Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Gurubesar UI: Merujuk Siaran Pers Kemenko Marves, Sepertinya Kendali FIR Belum Berada di Indonesia

RABU, 26 JANUARI 2022 | 08:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengambilalihan Pelayanan Ruang Udara atau Flight Information Region (FIR) yang berada di atas Kepulauan Riau dan sekitarnya dari Singapura ke Indonesia mulai dipertanyakan.

Kendati, perjanjian Penyesuaian FIR telah ditandangani oleh Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022 dan ditegaskan lagi dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengaku masih kesulitan mencari kebenaran dari klaim tersebut.

“Klaim ini tentu sulit diketahui kebenarannya sebelum secara cermat Perjanjian Penyesuaian FIR dipelajari. Saat ini perjanjian tersebut belum dapat diakses oleh publik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/1).


Menurutnya, publik akan resmi mendapat akses untuk mencermati isi perjanjian itu jika sudah akan disahkan oleh DPR.

“Sementara jika merujuk pada siaran pers Kemenko Maritim dan Investasi, serta berbagai pemberitaan di Singapura, sepertinya kendali FIR belum berada di Indonesia,” tegasnya.

Hikmahanto Juwana lantas mengurai sejumlah alasan yang memperkuat argumennya tersebut.

Pertama, siaran pers dari Kemenko Marves menyebutkan bahwa di ketinggian 0 hingga 37 ribu kaki di wilayah tertentu dari Indonesia akan didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura.

“Ini yang oleh media Singapura disebut hal yang memungkinkan bagi Bandara Changi untuk tumbuh secara komersial dan menjamin keselamatan penerbangan,” sambungnya.

Sementara alasan kedua, media Singapura seperti channelnewsasia menyebut bahwa  pendelegasian diberikan oleh Indonesia untuk jangka waktu 25 tahun. Repotnya, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

“Ini berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan serius untuk benar-benar mengambil alih FIR diatas Kepulauan Riau,” kata Hikmahanto

“Apakah 25 tahun tidak terlalu lama? Lalu tidakkah perpanjangan waktu berarti tidak memberi kepastian,” sambungnya.

Pada dasarnya, konsep FIR memang untuk keselamatan penerbangan. Namun fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Bandara Changi bisa mencetak keuntungan besar jika FIR di atas Kepulauan Riau masih dikendalikan oleh Singapura.

Dia mengingatkan bahwa FIR suatu negara bisa saja dikelola oleh negara lain. Tapi, hal itu juga menandakan ketidakmampuan negara tersebut dalam pengelolaan FIR.

“Bagi Indonesia muncul sejumlah pertanyaan atas Perjanjian Penyesuaian FIR, antara lain, apakah hingga saat ini Indonesia belum dapat mengelola FIR di atas Kepulauan Riau?” tanyanya.

Terakhir, dia bertanya-tanya tengang kehormatan (dignity) Indonesia sebagai negara besar, jika tidak mampu mengelola FIR di atas wilayah kedaulatannya dan menjamin keselamatan penerbangan berbagai pesawat udara.

“Apakah Indonesia rela bila Changi terus berkembang secara komersial karena FIR di atas Kepulauan Riau dipegang oleh Singapura dan tidak Soekarno-Hatta?” tanyanya lagi.

“Berbagai pertanyaan ini yang mungkin akan ditanyakan oleh Komisi I DPR saat Perjanjian Penyesuaian FIR dibahas untuk pengesahan,” tutup Hikmahanto.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya