Berita

Salah satu wilayah di Kepulauan Sparty, Laut China Selatan yang diklaim oleh Beijing/Net

Dunia

Diplomat AS: China Tak Punya Dasar Hukum Apa Pun atas Klaim di Laut China Selatan

SELASA, 25 JANUARI 2022 | 08:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk klaimnya atas wilayah di Laut China Selatan. Sehingga klaim Beijing tersebut sangat bertentangan dengan hukum internasional.

Begitu yang dikatakan oleh penjabat Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Urusan Perairan, Perikanan, dan Kutub, Constance Arvis dalam sebuah konferensi pers pada Senin (24/1).

"Amerika Serikat menegaskan kembali bahwa China tidak menawarkan dasar hukum apa pun untuk mendukung klaim maritimnya," tegas Arvis, seperti dikutip ANI News.


Lebih lanjut, Arvis menekankan, AS meminta China untuk menghentikan kegiatan pemaksaannya di Laut China Selatan.

Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Jung Pak juga menekankan komitmen Washington untuk terus menjunjung tinggi hak-hak sekutu di kawasan tersebut.

"AS dan Jepang sangat berkomitmen pada kebebasan navigasi, penggunaan laut yang sah lainnya," tegasnya.

China telah mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan, terutama Kepulauan Paracel, Spratly, dan Beting Scarborough.

Namun pada 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag mematahkan klaim tersebut. Kendati begitu, China tidak mengindahkan keputusan tersebut dan terus memiliterisasi wilayah itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya