Berita

Delegasi Taliban di Oslo, Norwegia/Net

Dunia

Dialog dengan Taliban, Aktivis Perempuan Afghanistan Tuntut Empat Hal

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil Afghanistan di Oslo, Norwegia turut dihadiri oleh para aktivis perempuan.

Salah satu aktivis, Hada Khamoush, juga turut menghadiri pertemuan tersebut pada Minggu (23/1).

"Saya Hada Khamosh, salah satu dari jutaan perempuan Afghanistan, tidak mewakili kelompok atau faksi politik, dengan pengalaman langsung hidup lima bulan dan delapan hari di bawah pemerintahan langsung Taliban," kata Khamosh, lewat unggahan di Facebook-nya.

Khamosh mengatakan, saat ini jutaan perempuan di Afghanistan menjadi sasaran "apartheid gender" oleh Taliban, di mana perempuan secara sistematis disingkirkan, ditolak, dan dihina setiap hari.

Setelah mengambil alih Kabul sejak Agustus lalu, ia mengatakan, Taliban telah menciptakan rezim satu partai yang diwarnai kekerasan.

Atas nama perempuan Afghanistan, Khamosh mengatakan, ia mengusulkan empat hal untuk memulihkan ketertiban di Afghanistan.

Hal pertama, Khamosh menuntut Taliban agar segera membebaskan perempuan-perempuan yang selama ini ditahan karena melakukan unjuk rasa.

"Kami, para perempuan yang memprotes, hanya menuntut hak kami untuk pekerjaan dan kebebasan. Tapi Taliban menangkap, menyiksa, mempermalukan dan menghina kami karena ini," ujar Khamosh.

Kedua, ia melanjutkan, perempuan Afghanistan harus diberikan persamaan hak. Tidak ada yang memiliki wewenang, termasuk Taliban, untuk membatasi hak-hak perempuan. Setiap jenis redefinisi hak dan kebebasan harus dilakukan melalui dialog nasional yang besar dan kesepakatan bersama.

Ketiga, Khamosh juga meminta dibentuknya sebuah dewan yang kompeten dan independen oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memantau dan menyelidiki perilaku Taliban.

Terakhir, ia mengatakan, untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas politik, Afghanistan membutuhkan sistem yang sah berdasarkan persetujuan semua warga negara.

"Solusi tradisional seperti mengadakan Loya Jirga tidak dapat menggantikan cara-cara demokratis dalam membangun legitimasi politik," tegasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya