Berita

Delegasi Taliban di Oslo, Norwegia/Net

Dunia

Dialog dengan Taliban, Aktivis Perempuan Afghanistan Tuntut Empat Hal

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 14:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil Afghanistan di Oslo, Norwegia turut dihadiri oleh para aktivis perempuan.

Salah satu aktivis, Hada Khamoush, juga turut menghadiri pertemuan tersebut pada Minggu (23/1).

"Saya Hada Khamosh, salah satu dari jutaan perempuan Afghanistan, tidak mewakili kelompok atau faksi politik, dengan pengalaman langsung hidup lima bulan dan delapan hari di bawah pemerintahan langsung Taliban," kata Khamosh, lewat unggahan di Facebook-nya.


Khamosh mengatakan, saat ini jutaan perempuan di Afghanistan menjadi sasaran "apartheid gender" oleh Taliban, di mana perempuan secara sistematis disingkirkan, ditolak, dan dihina setiap hari.

Setelah mengambil alih Kabul sejak Agustus lalu, ia mengatakan, Taliban telah menciptakan rezim satu partai yang diwarnai kekerasan.

Atas nama perempuan Afghanistan, Khamosh mengatakan, ia mengusulkan empat hal untuk memulihkan ketertiban di Afghanistan.

Hal pertama, Khamosh menuntut Taliban agar segera membebaskan perempuan-perempuan yang selama ini ditahan karena melakukan unjuk rasa.

"Kami, para perempuan yang memprotes, hanya menuntut hak kami untuk pekerjaan dan kebebasan. Tapi Taliban menangkap, menyiksa, mempermalukan dan menghina kami karena ini," ujar Khamosh.

Kedua, ia melanjutkan, perempuan Afghanistan harus diberikan persamaan hak. Tidak ada yang memiliki wewenang, termasuk Taliban, untuk membatasi hak-hak perempuan. Setiap jenis redefinisi hak dan kebebasan harus dilakukan melalui dialog nasional yang besar dan kesepakatan bersama.

Ketiga, Khamosh juga meminta dibentuknya sebuah dewan yang kompeten dan independen oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memantau dan menyelidiki perilaku Taliban.

Terakhir, ia mengatakan, untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas politik, Afghanistan membutuhkan sistem yang sah berdasarkan persetujuan semua warga negara.

"Solusi tradisional seperti mengadakan Loya Jirga tidak dapat menggantikan cara-cara demokratis dalam membangun legitimasi politik," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya