Dialog dengan Taliban, Aktivis Perempuan Afghanistan Tuntut Empat Hal

Pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil Afghanistan di Oslo, Norwegia turut dihadiri oleh para aktivis perempuan.

Salah satu aktivis, Hada Khamoush, juga turut menghadiri pertemuan tersebut pada Minggu (23/1).

"Saya Hada Khamosh, salah satu dari jutaan perempuan Afghanistan, tidak mewakili kelompok atau faksi politik, dengan pengalaman langsung hidup lima bulan dan delapan hari di bawah pemerintahan langsung Taliban," kata Khamosh, lewat unggahan di Facebook-nya.

Khamosh mengatakan, saat ini jutaan perempuan di Afghanistan menjadi sasaran "apartheid gender" oleh Taliban, di mana perempuan secara sistematis disingkirkan, ditolak, dan dihina setiap hari.

Setelah mengambil alih Kabul sejak Agustus lalu, ia mengatakan, Taliban telah menciptakan rezim satu partai yang diwarnai kekerasan.

Atas nama perempuan Afghanistan, Khamosh mengatakan, ia mengusulkan empat hal untuk memulihkan ketertiban di Afghanistan.

Hal pertama, Khamosh menuntut Taliban agar segera membebaskan perempuan-perempuan yang selama ini ditahan karena melakukan unjuk rasa.

"Kami, para perempuan yang memprotes, hanya menuntut hak kami untuk pekerjaan dan kebebasan. Tapi Taliban menangkap, menyiksa, mempermalukan dan menghina kami karena ini," ujar Khamosh.

Kedua, ia melanjutkan, perempuan Afghanistan harus diberikan persamaan hak. Tidak ada yang memiliki wewenang, termasuk Taliban, untuk membatasi hak-hak perempuan. Setiap jenis redefinisi hak dan kebebasan harus dilakukan melalui dialog nasional yang besar dan kesepakatan bersama.

Ketiga, Khamosh juga meminta dibentuknya sebuah dewan yang kompeten dan independen oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memantau dan menyelidiki perilaku Taliban.

Terakhir, ia mengatakan, untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas politik, Afghanistan membutuhkan sistem yang sah berdasarkan persetujuan semua warga negara.

"Solusi tradisional seperti mengadakan Loya Jirga tidak dapat menggantikan cara-cara demokratis dalam membangun legitimasi politik," tegasnya.