Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Ist
Sosok Kepala Ibu Kota Negara (IKN) yang dimaksudkan Presiden Joko Widodo bukan hanya mempunyai kemampuan arsitek dan berlatar belakang kepala daerah.
Begitu disampaikan Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/1).
"Yang pertama, ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali," katanya.
Kedua, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN, menurutnya, harus memiliki jaringan global. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibukotanya pindah ke jantung khatulistiwa.
"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting," ujarnya.
Ketiga, seorang Kepala IKN selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks.
"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional," tuturnya.
Dari tiga hal yang dijelaskan Bernie, kriteria yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya mengarah kepada nama Ridwan Kamil. Terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas.
"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan di perumahan, baik sebelum jadi gubernur atau walikota. Maupun setelah jadi gubernur punya link internasional sangat kuat," katanya.
Menurutnya, sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat. Mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah
"Kenapa? Karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," jelasnya.
Kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota. Kemudian juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru yang dibutuhkan kemampuan arsitektur.
"Jadi lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," tuturnya.
Tak hanya itu, IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik, dan utilitas lainnya.
"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur," tegasnya.
"Jadi dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya," sambungnya.
Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik positioning dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan.
"Jadi ini membutuhkan pengalaman integratif," pungkasnya.
