Berita

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing akan berlangsung pada bulan Februari 2022/Net

Dunia

Mengapa Olimpiade Musim Dingin Beijing Kontroversial?

SABTU, 22 JANUARI 2022 | 02:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing akan berlangsung pada bulan Februari mendatang. Namun, perhelatan akbar itu mengundang kontroversi.

Catatan hak asasi manusia China telah mendorong sejumlah negara untuk menyatakan boikot diplomatik dari Olimpiade. Hal itu berarti, sejumlah negara akan mengirimkan atlet untuk bertanding namun pejabat tinggi tidak akan hadir.

Lantas, apa dan bagaimana Olimpiade Musim Dingin Beijing itu akan dilakukan? Serta apa yang memicu kontroversi tersebut?



Berikut beberapa hal yang perlu dipahami lebih dekat mengenai pesta olahraga musim dingin di negeri tirai bambu tersebut.

Kapan Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing diselenggarakan?

Olimpiade Musim Dingin berlangsung dari 4 Februari hingga 20 Februari dengan sekitar 3.000 atlet bersaing di 109 acara berbeda.

Sementara itu, Paralimpiade Musim Dingin akan berlangsung mulai 4 Maret hingga 13 Maret, dengan 736 pesaing di 78 acara.

Pemerintah dan sektor bisnis China sendiri telah menghabiskan 3,9 miliar dolar AS untuk Olimpiade, yang akan dilangsungkan di dan sekitar Beijing.

Bagaimana dengan protokol kesehatan?

Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka partisipan yang akan bertanding di Olimpiade dan ofisial akan disimpan dalam "gelembung" yang aman dan tidak ada tiket penonton yang akan dijual ke publik.

Negara mana yang memboikot Olimpiade?

Dikabarkan BBC, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah mendeklarasikan boikot diplomatik terhadap Olimpiade, bersama dengan Australia, Lituania, dan Kosovo.

Meski semua negara itu akan mengirimkan atlet untuk bertanding, namun tidak ada menteri atau pejabat yang akan hadir.

Amerika Serikat mengklaim bahwa boikot ini dilakukan karena pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman China di Xinjiang terhadap populasi Muslim di provinsi itu.

Sementara itu, Jepang juga mengatakan tidak akan mengirim menteri ke Olimpiade. Meskipun telah berhenti mendeklarasikan "boikot diplomatik", langkah itu masih cenderung meningkatkan ketegangan antara kedua tetangga.

Apa tuduhan yang memicu kontroversi terhadap Olimpiade China?

Pemerintah Beijing dituduh melakukan kekejaman terhadap penduduk Muslim Uighur di provinsi barat laut Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia meyakini bahwa ada lebih dari satu juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir di jaringan besar yang disebut negara sebagai "kamp pendidikan ulang".

Ada juga bukti bahwa orang Uighur digunakan sebagai kerja paksa, dan perempuan disterilisasi secara paksa. Beberapa mantan tahanan kamp menuduh mereka disiksa dan dilecehkan secara seksual.

Selain itu, Beijing juga dituduh membatasi kebebasan orang-orang di Hong Kong melalui undang-undang baru termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong.

Dalam laporan tahunan 2021, Human Rights Watch mengatakan bahwa "penindasan Beijing", yang menuntut kesetiaan politik kepada Partai Komunis China, semakin dalam di seluruh negeri.

Sementara itu, para menteri pemerintah Jerman yang memboikot Olimpiade itu mengatakan mereka memprotes perlakuan terhadap juara tenis China Peng Shuai. Ia tidak terdengar kabarnya selama hampir tiga minggu setelah membuat tuduhan penyerangan seksual terhadap Zhang Gaoli, mantan wakil perdana menteri China, dan seorang anggota partai komunis tingkat tinggi.

Peng mengatakan mereka memiliki hubungan romantis, dan bahwa Zhang telah memaksanya untuk melakukan hubungan seksual.

Ini adalah pertama kalinya tuduhan semacam itu dibuat terhadap salah satu pemimpin politik senior China.

Bagaimana tanggapan China?

Pemerintah China membantah semua tuduhan yang dibuat dalam kasus Peng.

Negara ini juga secara konsisten membantah melanggar hak asasi manusia di Xinjiang, dan telah memperingatkan mereka yang menuduh untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeridi Hong Kong.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya