Desain Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara/Net
Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai, pemerintah lebih mementingkan agenda pemindahan Ibu Kota Negara ketimbang mengutamakan pemulihan ekonomi rakyatnya. Padahal saat ini kondisi kondisi ekonomi negara babak belur akibat hantaman pandemi Covid-19.
"Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibu kota," ujar Kholid, Jumat (21/1).
Kholid memandang, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Sebab, ada banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Sebagaimana diatur dalam UU 2/2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan untuk penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Kholid menjelasakan, mega proyek pemindahan Ibu Kota negara Baru tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima PEN.
"Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020," urainya.
Selain itu, Kholid menilai, pemerintah nampak tidak punya perencanaan yang baik dengan proyek IKN ini.
"Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah tidak punya perencanaan yang baik. Pindah Ibu Kota dilakukan secara serampangan, terlihat ugal-ugalan dan tampak asal-asalan tanpa perencanaan yang matang," demikian kata Kholid.
Kholid juga mengingatkan kepada Pemerintah agar menepati janjinya agar proyek IKN tidak akan membebani APBN.
"Faktanya sekarang justru sebaliknya. Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN,†demikian Kholid.
