Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken/Net

Dunia

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 00:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia masih akan mungkin dihidupkan kembali. Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken usai menggelar pembicaraan dengan sekutu Barat di Berlin pada Kamis (20/1).

Ia menjelaskan bahwa para sekutu Eropa bersikeras bahwa masih mungkin untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Meski begitu, ia mengakui bahwa waktu mereka tidak banyak.

Blinken menjelaskan bahwa para perunding yang bekerja di Wina untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Teheran telah melihat kemajuan sederhana dalam beberapa minggu terakhir. Namun mereka tidak serta merta menerima begitu saja.

"Penilaian saya sendiri, berbicara dengan semua rekan kami, adalah bahwa kembali ke kepatuhan bersama, itu tetap mungkin," kata Blinken saay menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.

Pada kesempatan yang sama, Baerbock menjelaskan bahwa kemajuan mendesak diperlukan dalam pembicaraan yang bertujuan menyelamatkan kesepakatan.

"Jendela untuk menemukan solusi sedang ditutup," katanya.

"Negosiasi berada dalam fase yang menentukan. Kami membutuhkan kemajuan yang mendesak dan mendesak, jika tidak, kami tidak akan berhasil mencapai kesepakatan bersama," sambung Baerbock, seperti dimuat AFP.

Perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang juga dikenal dengan nama akronim resmi JCPOA itu semula dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, China dan Jerman.

Namun Amerika Serikat mengundurkan diri dari pembicaraan itu saat kepemimpinan dipegang oleh Presiden Donald Trump. Namun setelah Trump lengser, Joe Biden yang menggantikannya berupaya untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.

Awal pekan ini, Biden mengatakan bahwa bukan waktunya untuk menyerah pada pembicaraan dengan Iran.

Upaya negosasi untuk memulihkan kesepakatan itu kembali dimulai tahun lalu tetapi berhenti pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif, Ebrahim Raisi. Meski begitu, negosiasi dilanjutkan pada November lalu.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya