Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken/Net

Dunia

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 00:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia masih akan mungkin dihidupkan kembali. Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken usai menggelar pembicaraan dengan sekutu Barat di Berlin pada Kamis (20/1).

Ia menjelaskan bahwa para sekutu Eropa bersikeras bahwa masih mungkin untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Meski begitu, ia mengakui bahwa waktu mereka tidak banyak.

Blinken menjelaskan bahwa para perunding yang bekerja di Wina untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Teheran telah melihat kemajuan sederhana dalam beberapa minggu terakhir. Namun mereka tidak serta merta menerima begitu saja.


"Penilaian saya sendiri, berbicara dengan semua rekan kami, adalah bahwa kembali ke kepatuhan bersama, itu tetap mungkin," kata Blinken saay menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.

Pada kesempatan yang sama, Baerbock menjelaskan bahwa kemajuan mendesak diperlukan dalam pembicaraan yang bertujuan menyelamatkan kesepakatan.

"Jendela untuk menemukan solusi sedang ditutup," katanya.

"Negosiasi berada dalam fase yang menentukan. Kami membutuhkan kemajuan yang mendesak dan mendesak, jika tidak, kami tidak akan berhasil mencapai kesepakatan bersama," sambung Baerbock, seperti dimuat AFP.

Perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang juga dikenal dengan nama akronim resmi JCPOA itu semula dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, China dan Jerman.

Namun Amerika Serikat mengundurkan diri dari pembicaraan itu saat kepemimpinan dipegang oleh Presiden Donald Trump. Namun setelah Trump lengser, Joe Biden yang menggantikannya berupaya untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.

Awal pekan ini, Biden mengatakan bahwa bukan waktunya untuk menyerah pada pembicaraan dengan Iran.

Upaya negosasi untuk memulihkan kesepakatan itu kembali dimulai tahun lalu tetapi berhenti pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif, Ebrahim Raisi. Meski begitu, negosiasi dilanjutkan pada November lalu.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya