Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken/Net

Dunia

AS Optimis, Perjanjian Nuklir Iran 2015 Akan Mungkin Dihidupkan Kembali

JUMAT, 21 JANUARI 2022 | 00:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia masih akan mungkin dihidupkan kembali. Begitu kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken usai menggelar pembicaraan dengan sekutu Barat di Berlin pada Kamis (20/1).

Ia menjelaskan bahwa para sekutu Eropa bersikeras bahwa masih mungkin untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran. Meski begitu, ia mengakui bahwa waktu mereka tidak banyak.

Blinken menjelaskan bahwa para perunding yang bekerja di Wina untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Teheran telah melihat kemajuan sederhana dalam beberapa minggu terakhir. Namun mereka tidak serta merta menerima begitu saja.


"Penilaian saya sendiri, berbicara dengan semua rekan kami, adalah bahwa kembali ke kepatuhan bersama, itu tetap mungkin," kata Blinken saay menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.

Pada kesempatan yang sama, Baerbock menjelaskan bahwa kemajuan mendesak diperlukan dalam pembicaraan yang bertujuan menyelamatkan kesepakatan.

"Jendela untuk menemukan solusi sedang ditutup," katanya.

"Negosiasi berada dalam fase yang menentukan. Kami membutuhkan kemajuan yang mendesak dan mendesak, jika tidak, kami tidak akan berhasil mencapai kesepakatan bersama," sambung Baerbock, seperti dimuat AFP.

Perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang juga dikenal dengan nama akronim resmi JCPOA itu semula dilakukan oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, China dan Jerman.

Namun Amerika Serikat mengundurkan diri dari pembicaraan itu saat kepemimpinan dipegang oleh Presiden Donald Trump. Namun setelah Trump lengser, Joe Biden yang menggantikannya berupaya untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.

Awal pekan ini, Biden mengatakan bahwa bukan waktunya untuk menyerah pada pembicaraan dengan Iran.

Upaya negosasi untuk memulihkan kesepakatan itu kembali dimulai tahun lalu tetapi berhenti pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif, Ebrahim Raisi. Meski begitu, negosiasi dilanjutkan pada November lalu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

OIKN Siapkan Rangkaian Prosesi Penghormatan dan Pemakaman Troy Pantouw

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:25

Tugu Koperasi Tasikmalaya Direvitalisasi Jadi Cagar Budaya Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:18

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:11

Lesley Simpson Racik Drama Psikologis Bunga di Tepi Jurang

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:05

Indonesia Harus Terdepan Gerakkan Dunia Internasional Selamatkan Gaza

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00

SMRC Catat Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun 30 Persen

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:58

Mantri BRI Jangkau Masyarakat Pegunungan Toraja Utara Hadirkan Layanan Perbankan

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:28

Sudaryono Jangan Sesatkan Publik soal Mitos Telur Penyebab Bisul

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:19

KPK Usut Dugaan Suap ke Pejabat Pemkot Bengkulu

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:12

Kemenkes Perluas Skrining HIV, Putus Rantai Penularan di Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 12:42

Selengkapnya