Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan/Net
DI DALAM sebuah rapat DPR seorang pejabat melontarkan ucapan menggunakan bahasa sunda. Saya tidak tahu persis ujaran yang disampaikan. Tetapi saya yakin ucapan tersebut tidak bermaksud mengaburkan informasi atau pengetahuan yang dikomunikasikan dalam rapat. Biasanya lontaran-lontaran berbahasa daerah dilakukan untuk maksud melucu atau menyegarkan suasana. Tidak ada yang serius dalam peristiwa seperti itu.
Tetapi bagi Arteria Dahlan persoalan menjadi lain. Berbahasa daerah di dalam rapat resmi dianggapnya menista keindonesiaan dan menyerang nasionalisme. Ia minta pejabat itu diberhentikan. Uh, serius sekali.
Kemarahan Arteria menimbulkan banyak reaksi (negatif). Namun Arteria bergeming. Ia tidak bersedia meminta maaf seperti diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Padahal selain Ridwan Kamil, ia diprotes juga oleh temannya separtai Tb. Hasanudin dan Dedi Mulyadi mantan bupati Purwakarta sekaligus rekan anggota DPR.
Penolakan itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Arteria itu bukan pernyataan mentah atau slip of tongue. Arteria telah memikirkan pernyataan itu sebelumnya dengan seksama. Saya menduga pernyataan itu adalah wujud keyakinan ideologisnya, yaitu nasionalisme.
Maka timbul pertanyaan dalam diri saya, nasionalisme macam apa yang ada di benak Arteria?
Menurut Michael Mann (2004), ada dua macam nasionalisme, yaitu nasionalisme plural dan nasionalisme organik. Nasionalisme plural menghargai pluralisme. Fungsi negara adalah juru damai, membuatkan kesepakatan agar semua pihak terayomi.
Sementara nasionalisme organik menganggap hanya ada satu bangsa. Semua orang diharuskan menanggalkan identitas originalnya dan menjadi satu dengan 'bangsa'nya. Tugas negara kemudian mendisiplinkan aturan itu.
Negara bekerja menghukumi orang yang tidak berbahasa sama, beragama dengan cara yang sama, tunduk kepada 'pemimpin besar' yang sama. Nasionalisme macam begini, kata Mann, yang acap menyebabkan terjadinya 'ethnic/minority cleansing'.
Nasionalisme organik pernah terjadi pada tahun 1959 - 1965. Ketika semua orang harus 'menyatu', tidak terhindarkan pemimpin juga harus satu. Pemimpin itu bukan sekadar merepresentasikan namun memanifestasikan dirinya dengan rakyat.
Ia adalah perwujudan dari rakyat itu sendiri. Sabdanya harus dianggap sebagai perkataan rakyat. Di mulutnya ia mengucapkan demokrasi, tetapi karena ia menganggap dirinya penjelmaan rakyat, maka kekuasaan itu berarti dirinya sendiri. Ia menjadi absolut.
Maka ia tidak sekadar menyebut dirinya 'pemimpin besar', ia menahbiskan diri sebagai 'penyambung lidah rakyat'.
Di abad ke-21 ini sekadar gelar tidak memberi kekuasaan yang kongkrit. Hanya bila otak dan pusat syaraf negara ini bisa dikendalikan di satu tangan maka kekuasaan yang kongkrit bisa digenggam. Otak negara adalah sains dan pusat syaraf negara adalah ideologi. Apakah keduanya telah berada di satu tangan?
Apakah kita sedang kembali merambah jalan demokrasi terpimpin? Kalau melihat struktur politiknya, sepertinya kita sedang mengulang periode itu: jalan menuju absolutisme.
