Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dalam Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau/Ist
Pengawasan pintu masuk dari luar negeri menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, utamanya varian Omicron.
Begitu dikatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dalam Apel Nasional Gabungan di Dermaga 99 Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (19/1).
"Pengawasan terhadap pintu gerbang negara dan perbatasan menjadi sesuatu yang penting. Karena tida tahun ini pandemic Covid-19 telah melanda negeri ini," ujar Yasonna.
"Pengawasan dan pengamanan terhadap keluar masuknya WNA maupun WNI kedalam dan keluar negeri menjadi bagian dari pencegahan masuknya virus covid dengan ragam varian yang terus berkembang, seperti misalnya Omicron yang disinyalir masuk dari luar negeri ke Indonesia," terangnya.
Yasonna mengatakan, pengamanan dan pengawasan yang baik juga mencegah masuknya berbagai pengaruh negatif atau kejahatan yang dibawa dari oknum warga negara asing (WNA) yang tidak bertanggungjawab.
Pada kesempatan itu, Yasonna berdialog dengan Kanim Kelas I TPI Denpasar sebagai pelaksana Patroli Darat dan Kanim Kelas II TPI Sorong sebagai pelaksana Patroli Laut.
Setidaknya terdapat lima armada kapal dan sebuah pesawat TNI AU Jenis A-2910 meluncur dalam patroli gabungan di kawasan perairan dekat Selat Singapura itu.
Adapun kelima kapal yang bergabung terdiri dari KAL NIPA I-I.57, KP. BISMA-8001, Speedboat BC-15028, KRI Kujang dan KRI Siwar (646).
Perairan Batam memiliki tingkat kerawanan tindak pidana transnasional seperti penyelundupan barang dan orang. Oleh karena itu, kata Yasonna, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan negara, Imigrasi tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).
Tim ini, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, melibatkan stakeholder dari berbagai instansi yang terkait dengan lalu lintas dan keberadaan orang asing di Indonesia.
Yasonna juga mengajak seluruh jajaran Kemenkumham khususnya jajaran imigrasi agar terus membuka diri, perluas wawasan dan perkuat jejaring antar instansi.
"Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif efisien dan tercapai targetnya, sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun 2022 dan akan dilaksanakan baik ditingkat pusat dan wilayah," pungkasnya.
