Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Cegah Teknologinya Dicaplok China, Belanda Minta Perusahaan Jalani Pemeriksaan Keamanan Sebelum Join dengan Beijing

SELASA, 18 JANUARI 2022 | 13:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran akan jatuhnya pengetahuan teknologi ke tangan China membuat anggota Parlemen Belanda dari Partai yang berkuasa VVD Ruben Brekelmans angkat bicara.

Dalam sebuah wawancara bersama media nasional, Brekelmans mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah pemindahan paksa teknologi Belanda ke tangan Beijing yaitu dengan memperketat aturan bagi perusahaan Belanda yang melakukan bisnis di China.

“Sebelum berinvestasi di China, perusahaan dengan teknologi penting harus menjalani pemeriksaan keamanan untuk mencegah pengetahuan teknologi jatuh ke tangan China,” kata Brekelmans, seperti dikutip dari AP, Selasa (18/1).


Menurut Brekelmans, aturan yang sudah berlaku untuk mengekspor teknologi tertentu ke China saat ini belumlah cukup. Untuk itu, dirinya mengatakan Belanda perlu menerapkan undang-undang stersebut sesegera mungkin, seraya mengingatkan bahwa China akan terus menguasai teknologi Barat

“Masih ada sejumlah kesenjangan dalam pembangunan China,” katanya.

“Sebagai negara Eropa dan sebagai dunia Barat, kami harus sangat berhati-hati agar tidak mengisi celah itu karena kami membuat teknologi kami terlalu mudah tersedia,” lanjut Brekelmans.

Seperti apa pemeriksaan keamanannya, Breukelman mengaku belum tahu. Menurutnya, niat baik dan pilihan perusahaan Belanda yang terlibat tidak bisa begitu saja diasumsikan.

“Kami masih melihat perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam usaha patungan dengan itikad baik. Kemudian ternyata partai komunis China adalah bagian dari perusahaan itu,” katanya.

Sementara Boudewijn Poldermans dari China Business Council mengatakan bahwa kalim Brekelmans tidak sepenuhnya benar. Beberapa fakta juga "berbeda," katanya.

“Saat ini, 80 persen perusahaan di China 100 persen dimiliki oleh pihak asing. Joint venture jarang terjadi dan hanya di subsektor tertentu,”kata Poldermans.

“Perusahaan juga dapat memutuskan sendiri apakah mereka ingin berinvestasi dengan teknologi sensitif di negara-negara seperti Rusia dan China. Ada peraturan di Eropa dan Amerika Serikat yang melarang transfer teknologi sensitif. Tentu tidak ada lagi pertanyaan tentang pemaksaan,” lanjutnya.

Podermans juga membantah klaim tentang pemindahan teknologi yang disebutkan Brekelmans.

“Pemindahan teknologi secara paksa tidak benar. Tidak ada hukum China yang mengatur itu. Tidak benar bahwa perusahaan yang ingin aktif harus melakukannya dalam usaha patungan,” katanya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya