Berita

Menkes Budi Gunadi Sadikin didorong pendistribusian dokter anak ke daerah terpencil/Net

Politik

DPR Dorong Kemenkes Perbanyak Distribusi Pendidikan Dokter Anak di Daerah Terpencil

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 22:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Kesehatan didorong memperbanyak dokter anak, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sangat minim sumber daya dokter anak. Sebab, banyak penyakit anak yang lolos ditangani dengan baik di daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI Edi Yulianto menyampaikan aspirasi daerah terkait minimnya dokter spesialis anak. Menurut Edi, hal itu menjadi permasalahan yang krusial. Apalagi, banyak dokter spesialis untuk dewasa namun sedikit sekali dokter anak.

Edi menjelaskan, distribusi layanan kesehatan tidak maksimal karena rumah sakit yang berdiri di daerah tidak terdapat dokter anak.


"Karena tidak adanya dokter spesialis anak ini sedang sudah sering kita bahas juga maka persoalan SDM kesehatan itu harus mendapat perhatian penting dari pak menteri,” ucap Edi dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (17/1).

Dia menambahkan perhatian pemerintah untuk memperbanyak dokter spesialis anak bisa direalisasikan dengan membangun pendidikan kedokteran anak yang terjangkau masyarakat luas.

Edy meyakini, dengan kebijakan itu anak-anak di Indonesia bisa dirawat oleh dokter spesialis bukan dari dokter dewasa.

Di hadapan Menkes, Edy mengurai kendala proses pendidikan dokter speliasi adai di UU Pendidikan Kedokteran.

“Menurut saya ketidakadilan sosial di bidang kesehatan yang diakibatkan oleh distribusi layanan kesehatan yang itu tercermin dari layanan penyakit katastropik yang tidak Merata,” ujarnya.

Edi berharap, ke depan Kemenkes perlu memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pendidikan kedokteran spesialis yang merupakan penyebab utama permasalahan SDM kedokteran.

“Bagaimana membongkar sistem pendidikan kedokteran spesialis yang saya kira itu menjadi penyebab utama negara tidak bisa menempatkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya