Berita

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus/Net

Dunia

Enggan Dituding Halangi Bantuan Kemanusiaan ke Tigray, Ethiopia Serang WHO

MINGGU, 16 JANUARI 2022 | 08:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Ethiopia menolak tudingan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut pihaknya telah memblokir bantuan kemanusiaan ke wilayah Tigray.

Alih-alih, pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed itu justru mempertanyakan integritas dari Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros pernah menjabat sebagai menteri luar negeri Ethiopia ketika Front Persatuan Rakyat Tigray (TPLF) mendominasi politik negara tersebut. Ia menjadi direktur WHO Afrika pertama pada tahun 2017 dengan dukungan penuh dari banyak negara sebagai hasil dari upaya Ethiopia.


Lewat sebuah surat kepada Dewan Eksekutif WHO pada Jumat (14/1), pemerintah Ehitopia menyatakan keberatannya terhadap kedudukan moral, hukum, dan profesional Tedros, dan mengklaimnya "mengancam" integritas organisasi WHO.

Surat itu juga mendesak WHO untuk menyelidiki Tedros, demi mengidentifikasi kesalahan, pelanggaran tanggung jawab profesional dan hukumnya."

"Kepala WHO mencampuri urusan dalam negeri Ethiopia, termasuk hubungan dengan Eritrea," tambah surat itu.

Terkait bantuan kemanusiaan, Ethiopia menuding TPLF telah menghambat bantuan kemanusiaan ke wilayah Tigray. Namun pihak TPLF menolaknya dan menyebutnya sebagai tuduhan tidak masuk akal.

Dalam beberapa kesempatan, Tedros mendesak agar akses kemanusiaan harus terus diizinkan setiap saat, bahkan selama konflik.

“Bahkan konflik pun tidak bisa dijadikan alasan karena kita memberikan obat-obatan di daerah konflik saat konflik sedang berkecamuk sehingga tempat tidak boleh berbeda. Kemudian bagian lain, tentu saja, hal ini harus diselesaikan secara politik, damai. Jika ada komitmen untuk menyelesaikannya secara damai pasti ada jalan. Ada cara untuk menyelesaikannya secara damai dan politik,” jelasnya,

Sebuah laporan dari Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan akan terjadinya krisis kemanusiaan parah karena operasi bantuan kemanusiaan yang terhalang.

Badan bantuan tersebut mencatat bahwa perang yang telah berlangsung selama lebih dari setahun telah menyebabkan 9,4 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan kemanusiaan, meningkat 2,7 juta dari empat bulan lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya