Berita

Menteri Luar Negeri China Wang Yi/Net

Dunia

China: Kami Menentang Segala Sanksi Sepihak dan Manipulasi Politik AS terhadap Iran

MINGGU, 16 JANUARI 2022 | 08:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sanksi sepihak yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran mendapatkan kecaman dari China. Dukungan untuk Teheran itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian.

Keduanya bertemu di Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu pada Jumat (14/1). Pertemuan secara khusus bertujuan untuk meluncurkan perjanjian kerjasama 25 tahun untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik.

Dalam kesempatan tersebut, Wang Yi mendukung upaya unutuk menghidupkan kesepakatan nuklir 2015, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).


Di sisi lain, Wang mengatakan, AS memikul tanggung jawab utama atas kesulitan yang sedang berlangsung dengan Iran, setelah secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada 2018.

Di bawah ketentuan kesepakatan itu, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional, Iran akan membatasi aktivitas pengayaan uranium, membuatnya lebih sulit untuk mengembangkan senjata nuklir, meskipun Teheran menyangkal memiliki rencana untuk senjata nuklir.

Wang mengatakan China akan dengan tegas mendukung dimulainya kembali negosiasi pakta nuklir. Namun dia mengatakan China dengan tegas menentang sanksi sepihak terhadap Iran, manipulasi politik melalui berbagai topik, termasuk hak asasi manusia, dan campur tangan dalam urusan internal Iran dan negara-negara regional lainnya.

China dan Iran, keduanya dikenai sanksi AS, menandatangani perjanjian kerjasama 25 tahun Maret lalu. Kerjasama itu membawa Iran bergabung ke Belt and Road Initiative (BRI) China.

Proyek ini bertujuan untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik China secara signifikan, dan telah menimbulkan kekhawatiran bagi AS.

Perjanjian itu akan memperdalam kerjasama antara China dan Iran di berbagai bidang termasuk energi, infrastruktur, pertanian, perawatan kesehatan dan budaya, serta keamanan siber dan kerjasama dengan negara lain.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya