Alasan Fahri Hamzah Inginkan MPR Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc

Partai Gelora tidak hanya menginginkan penghapusan fraksi di DPR. Tapi juga ingin agar Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI tidak dijadikan lembaga permanen. Posisi MPR cukup ad hoc saja. 

"Sebab aneh MPR ini, dipakainya sekali 5 tahun. Kan dia (MPR) dipakainya untuk melantik presiden dan wakil presiden, itu cuma sekali dalam 5 tahun. Habis itu kalau ada amandemen (UUD 1945)," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kepada wartawan, Jumat (14/1).

Selain melantik presiden dan wakil presiden RI, keberadaan MPR juga hanya diperuntukan dalam melakukan amandemen konstitusi dan kegiatan-kegiatan yang frekuensinya jarang.

Terlebih lagi, sambung Fahri Hamzah, pimpinan MPR diwakili oleh semua partai. Di mana mereka semua mendapat rumah dinas dan mobil dinas.

“Untuk apa? Buat sosialisai Empat Pilar? Itu tugasnya eksekutif, bukan MPR. Dia kan assembly, sosialisasi kan oleh eksekutif," kata Fahri kembali menegaskan.

Karena itu, Fahri menilai MPR perlu direformasi secara menyeluruh. Sebab, MPR sebagai cerminan dari daulat rakyat juga telah dikangkangi oleh partai politik (parpol).

"Jadi banyaklah yang harus kita ubah ke depan, supaya kita betul-betul melakukan reformasi sistem politik kita agar jangan sampai daulat rakyat dikangkangi oleh partai politik. Itu bisa menjadi bencana," tegasnya.