Berita

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg/Net

Dunia

Di Tengah Ketegangan Rusia-NATO, Stoltenberg Incar Finlandia dan Swedia untuk Bergabung dengan Aliansi

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 11:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setiap negara memiliki hak untuk bergabung menjadi bagian dari NATO. Begitu juga dengan Finlandia dan Swedia.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada konferensi pers di Brussels, Kamis (13/1), mengatakan bahwa NATO akan menyambut baik dua negara itu, bahkan jika keduanya mengajukan diri maka NATO tidak akan menunggu lama lagi untuk memutuskan menerima dengan tangan terbuka.

Aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO bisa berjalan sangat cepat, katanya.


“Finlandia dan Swedia adalah mitra yang sangat dekat. Mereka adalah mitra dengan peluang yang baik. Kami telah bekerja sama dengan mereka. Mereka telah terorganisir dengan sangat baik dan memiliki lembaga pertahanan dan keamanan yang diatur dengan baik," kata Stoltenberg, seperti dikutip dari TASS.

Kedua negara itu telah menjalin kedekatan dengan NATO dalam semua aspek dan tentu saja telah memenuhi standar NATO.

Finlandia dan Swedia adalah negara anggota UE, tetapi mereka mempertahankan status netral secara militer dan belum bergabung dengan NATO. Selain itu, mereka adalah mitra terdekat Aliansi Atlantik Utara, angkatan bersenjata mereka memenuhi standar NATO serta protokol kontrol dan komunikasi mereka.

Stoltenberg mengatakan, meskipun prosesnya bisa sangat cepat, tetapi semua kembali lagi kepada keputusan masing-masing mengingat semuanya akan memiliki konsekwensi politik, terutama di antara 30 negara sekutu lainnya.

Pernyataan Stoltenberg menjawab pandangan beberapa pohak yang mengatakan bahwa Finlandia dan Swedia tidak memiliki jalur cepat untuk bergabung dengan NATO. Jika mereka mengajukan keanggotaan, mereka harus dapat menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi prasyarat politik, militer, hukum, sumber daya dan keamanan NATO, atau setidaknya memiliki rencana untuk mengatasi kekurangan yang nyata.

Finlandia dan Swedia dapat bergabung dengan Aliansi hanya dengan mengikuti prosedur yang biasa. Ini berarti mereka harus memenuhi prasyarat politik, militer, hukum, sumber daya dan keamanan NATO, atau setidaknya memiliki rencana untuk mengatasi kekurangan yang jelas.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya