Berita

Kashmir/Net

Dunia

Dituding Kirim Teroris ke Kashmir, Pakistan: India Melakukan Operasi Kambing Hitam

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 07:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakistan menyebut India melakukan "operasi bendera palsu" atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kashmir, dengan menyalahkan Islamabad.

Pernyataan jurubicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Asim Iftikhar Ahmad itu digunakan untuk membantah komentar Panglima Angkatan Darat India Jenderal Manoj Mukund Naravane sebelumnya.

Naravane mengklaim ada sekitar 350 hingga 400 "teroris" yang berada di Garis Kontrol Jammu dan Kashmir di Pakistan yang telah melakukan upaya penyusupan berulang kali.


Menanggapi hal tersebut, Ahmad mengatakan Pakistan melakukan "operasi bendera palsu" atau operasi kambing hitam dengan mengobarkan sikap bermusuhan dan negatif terhadap Pakistan.

"Kami prihatin dan kami terus mengingatkan masyarakat internasional tentang rekam jejak India. Ada kemungkinan nyata bahwa India akan melakukan operasi bendera palsu lagi untuk memperumit situasi saat ini," ujar Ahmad pada Kamis (13/1), seperti dikutip Sputnik.

Ahmad menambahkan, Pakistan tetap berkomitmen untuk memiliki hubungan damai dengan India dan tetangga lainnya.

"Namun, tanggung jawab ada di India untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan dialog," imbuhnya.

Pada Kamis, polisi Jammu dan Kashmir yang dikelola India mengklaim bahwa 14 teroris telah tewas sejak 1 Januari di negara bagian itu, dengan tujuh orang diklaim sebagai orang Pakistan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya