Berita

Anggota Komisi VII FPKB, Ratna Juwita Sari/Net

Politik

PKB Minta Pemerintah Lebih Konsisten Terapkan Kebijakan DMO Batubara

JUMAT, 14 JANUARI 2022 | 00:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian ESDM membahas lima isu strategis. Beberapa di antaranya terkait rencana penetapan wilayah pertambangan 10 Provinsi dan kebijakan pemenuhan DMO Batubara, serta penjelasan terkait pencabutan izin perusahaan-perusahaan tambang.

Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyayangkan adanya indikasi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait kewajiban pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Anggota Komisi VII dari PKB, Ratna Juwita Sari meminta pemerintah menjalankan kebijakan DMO Batubara secara konsisten.


Menurutnya pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah melakukan kegiatan operasi produksi tetap wajib memenuhi penjualan untuk kepentingan dalam negeri minimal 25 persen.

“Pemerintah harus konsisten menegakkan peraturan kewajiban penjualan batubara untuk DMO minimal 25 persen bagi pemegang IUP, IUPK, PKP2B yang melakukan kegiatan operasi produksi. Jangan berubah-ubah terus,” ujar Ratna dalam rapat kerja bersama tersebut.

Ratna menilai, kebijakan DMO adalah mandatory yang dijamin UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU 3/2020, dan terakhir kali diubah sebagai bagian dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Kebijakan yang sudah diatur dalam Undang-undang, dan ditegaskan operasionalisasinya dalam Keputusan Menteri bersifat mengikat. Tidak bisa diubah hanya melalui rapat pejabat negara tanpa melalui konsultasi dengan DPR sebagai representasi publik,” tegas Ratna.

Lebih lanjut Ratna mengingatkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) pada 15 November 2021 silam.

“Dalam kesimpulan RDP tersebut Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba KESDM melakukan evaluasi terhadap perusahaan pertambangan yang tidak berkomitmen dalam memenuhi DMO, serta memberikan reward kepada perusahaan yang telah memenuhi,” ulas Ratna.

Jadi, imbuh Ratna, Fraksi PKB DPR RI secara tegas mengajak pemerintah dan semua pihak untuk konsisten menjalankan politik pembangunan yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

“Kebijakan DMO Batubara itu bentuk dari afirmasi kebijakan yang mendahulukan kepentingan dalam negeri, mendahulukan hajat hidup rakyat, dan bangsa Indonesia. Bagi kami itulah esensi Politik Pembangunan yang berpihak pada rakyat,” demikian Ratna.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya