Berita

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Waketum PAN Bela Bahlil Soal Klaim Pengusaha Dukung Penambahan Masa Jabatan Presiden

SELASA, 11 JANUARI 2022 | 14:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi membela Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal klaim bahwa kalangan usaha setuju masa jabatan Presiden ditambah dengan memundurkan pelaksanaan Pemilu 2024 ke 2027.

Viva Yoga mengatakan bahwa, pernyataan Bahlil tidak ada yang salah lantaran menyampaikan suara dari para pelaku usaha yang menginginkan Indonesia memulihkan ekonomi dahulu sebelum melakukan pemilu.

"Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki pemilu dimundurkan,” ucap Viva kepada wartawan, Selasa (11/1).


Dia menambahkan para pelaku dunia usaha memikirkan adanya pemilu akan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Viva juga melihat adanya aspirasi dari sejumlah kalangan masyarakat terhadap pernyataan Bahlil tersebut.

"Adanya keberagaman aspirasi dari seluruh elemen bangsa adalah sebagai ekspresi berdemokrasi, buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat. Dan secara historis, Indonesia telah mengalami pasang-surut kehidupan demokrasi, termasuk memajukan atau memundurkan jadwal pemilu,” ujarnya.

Viva menyampaikan pimpinan PAN Zulkifli Hasan telah memberikan pesan kepada seluruh kader PAN untuk selalu menelurkan keputusan politik dan kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, berpesan agar setiap keputusan politik dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang sedang dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional, dan mesti mendukung kerja dan kinerja pemerintah secara maksimal,” katanya.

"Sebagai catatan, apa yang disampaikan oleh Dimas Akbar Prakoso, Jubir Muda PAN, adalah pendapat pribadi. DPP PAN telah menegur Dimas agar berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya, meskipun itu pendapat pribadi,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya