Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Jerry Massie: Yang Merasa Cari Untung saat Pandemi Seharusnya Insaf Usai Disentil Keras Megawati

SENIN, 10 JANUARI 2022 | 18:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kelompok-kelompok pencari keuntungan di saat pandemi merupakan bentuk sentilan keras.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie bahkan menyebut hal itu sebagai kejengkelan yang memuncak dari Megawati kepada sejumlah menteri yang memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 sebagai ladang meraup keuntungan.

Apalagi sudah ada dua menteri yang dilaporkan Ketua Majelis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule atas dugaan kolusi dan nepotisme. Ini lantaran ada perusahaan yang diduga berafiliasi dengan kedua menteri itu yang berbisnis PCR.

"Saya pikir ini sentilan keras Megawati. Harusnya mereka yang merasa hanya mau cari untung saat pandemi insaf dan istigfar," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/1).

Menurut Jerry, Megawati telah menyadari adanya penyalahgunaan kewenangan dalam kerja-kerja pandemi Covid-19 melalui pernyataannya tersebut.

Contoh lainnya, dia menyebutkan perihal vaksinasi Covid-19 yang rencananya akan berbayar mulai tahun ini, khususnya untuk masyarakat yang ingin mendapat suntikan dosis ketiga (booster).

"Saya setuju vaksin itu gratis dan tak dibisniskan. Kita kan dapat bantuan vaksin secara cuma-cuma, makanya jangan vaksin dibisniskan," tuturnya.

Maka dari itu, Jerry menduga kini Megawati dan partainya tengah memikirkan rakyat menjelang tahun politik 2024, sehingga narasi-narasi yang dibangun, yakni yang terkait langsung dengan masyarakat.

"Saya kira PDIP semakin  kritis. Jangan sampai hanya kepentingan politik kita korbankan kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

"Barangkali narasi seperti ini yang ada dalam sanubari mantan presiden RI ini," tandas Jerry.

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

UPDATE

CPO Melimpah, Aceh Berpeluang Punya Pabrik Minyak Goreng Sendiri

Minggu, 13 Oktober 2024 | 05:46

Tim Gakkumdu Banyuwangi Kerja Keras Periksa Dugaan Money Politics

Minggu, 13 Oktober 2024 | 05:12

Angin Segar KEK Batang Dongkrak Ekonomi Jateng

Minggu, 13 Oktober 2024 | 04:34

KKP Buka 30 Gerai Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Minggu, 13 Oktober 2024 | 04:14

Cek RS IKN

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:53

Genjot Cuan Lewat Modeling Budidaya Lobster di Batam

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:23

UU Ciptaker Hambat Kemandirian Industri Pertahanan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 03:03

KKP Klaim Keberhasilan Kelola Hasil Sedimentasi Laut di Morodemak

Minggu, 13 Oktober 2024 | 02:52

Telkom DigiUP 2024 Sarana Pelajar Kembangkan Talenta Digital

Minggu, 13 Oktober 2024 | 02:29

Warning! Anggaran Pertahanan Era Jokowi Terus Menurun

Minggu, 13 Oktober 2024 | 01:56

Selengkapnya