KSP: Pemerintah Optimalkan Upaya Pencegahan Kasus Impor Omicron dari Jamaah Umrah

Keputusan pemerintah untuk membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah perlu diiringi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin, khususnya di tengah penyebaran varian Omicron.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan risiko penularan Omicron dari pelaku perjalanan ibadah umrah dapat diminimalisir dengan implementasi karantina dan prokes yang disiplin.

Dengan karantina wajib selama tujuh hari, ia mengatakan, kemungkinan transmisi lokal menjadi hanya 0,01 hingga 1 persen.

"Jadi kuncinya ada pada disiplin pelaksanaan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yang menjalani karantina," kata Abraham di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (10/1).

Ia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah kasus impor Omicron dari para jamaah umrah, termasuk wajib karantina, peningkatan tracing atau pelacakan, dan prokes ketat.

Pemerintah juga mengoptimalkan sumber daya untuk mengendalikan penularan Omicron. Itu termasuk penambahan kapasitas karantina terpusat, distribusi obat, hingga penambahan kuota oksigen di seluruh negeri.

"KSP akan melakukan monitoring lapangan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai arahan presiden," ujarnya.

Pembukaan kembali ibadah umrah awalnya direncanakan pada Desember 2021, tetapi ditunda lantaran penyebaran Omicron. Pemerintah akhirnya membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah pada Sabtu (8/1).