Bicara Jadwal Pemilu, Iwan Sumule: Bahlil Mulai Ikut-ikutan Luhut, Semua Mau Diurus

Para menteri Kabinet Indonesia Maju mulai memperlihatkan manuver-manuver di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pembantu presiden.

Yang kini mulai terlihat adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Bahkan menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) Iwan Sumule, Bahlil sudah menunjukkan indikasi ikut-ikutan "menteri segala bidang", Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdalih suara dari para pengusaha, Bahlil menyebut ada usulan agar jadwal Pemilu serentak diundur.

"Mulai ikutan Luhut, semua mau diurus," kata Iwan Sumule kepada redaksi, Senin (10/1).

Alih-alih mengurusi jadwal pemilu, Bahlil disarankan untuk fokus bekerja agar investasi yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat Indonesia.

"Pastikan saja investasi yang dapat menyerap tenaga kerja (TKI), bukan yang menguras SDA dan merusak," tegasnya.

Dalam pernyataannya, Bahlil mengklaim dunia usaha mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 mendatang.

Bagi Iwan Sumule, apa yang disampaikan Bahlil ini menunjukkan adanya kesalahan tafsir dalam berdemokrasi.

"PengPeng (pejabat penguasa nyambi pengusaha) dan Presiden Jokowi telah salah paham demokrasi. Demokrasi itu membatasi kekuasaan, bukan membatasi orang berbicara dan berkumpul," tandas Iwan Sumule.