Berita

Lambang partai PDI Perjuangan/Net

Politik

Survei DSI: Elektabilitas PDIP Turun, PSI Tak Lolos Ambang Batas

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 14:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan dibanding Pemilu 2019 kemarin meskipun tetap berada diurutan pertama.

Demikian yang tergambar dalam hasil survei yang dilakukan oleh Dinamika Survei Indonesia (DSI) yang diselenggarakan sejak 22 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022.

Koordinator Survei Nasional DSI, Permadi Yuswiryanto mengatakan, pilihan masyarakat terhadap partai politik (parpol) cenderung memperlihatkan kemapanan preferensi mereka.


"Dua tahun terakhir, pilihan masyarakat terhadap partai tidak begitu beranjak jauh dengan hasil Pemilu 2019. Meskipun demikian, dinamika tingkat keterpilihan parpol tetap terbuka selama tiga tahun ke depan, hingga jelang Pemilu 2024," ujar Permadi dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/1).

Berdasarkan hasil survei kata Permadi, partai-partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR RI, hanya delapan parpol berpeluang lolos ambang batas parlemen 4 persen sebagai salah satu syarat untuk bertahan di lembaga legislatif nasional tersebut. Sedangkan partai-partai debutan baru tidak ada yang lolos melewati ambang batas.

"Hal ini terpotret dari pilihan responden dalam survei, ketika diminta untuk memilih parpol jika pemilu digelar saat survei dilakukan, di mana PDI Perjuangan masih menempati urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 13,9 persen walau hasil menunjukan penurunan dibandingkan hasil Pemilu 2019," jelas Permadi.

Sementara diurutan kedua kata Permadi yaitu Partai Golkar dengan tingkat keterpilihan 13,6 persen dan disusul Partai Gerindra diurutan ketiga dengan angka 13,3 persen.

Selanjutnya disusul oleh PKS 6,7 persen, PKB 6,2 persen, Partai Nasdem 5,7 persen, Partai Demokrat 5,2 persen, dan PAN 4,2 persen.

"Dan partai-partai yang tidak berpeluang lolos ambang batas atau di bawah 4 persen dalam survei ini masing memiliki tingkat elektabilitas sebagai berikut, PPP 2,1 persen, Perindo 1,9 persen, Hanura 1,3 persen, PBB 1,2 persen, Garuda 1,1 persen, PSI 1,1 persen, Berkarya 0,8 persen, PKPI 0,6 persen," terang Permadi.

Sedangkan parpol yang sedang dalam pembentukan kepengurusan serta sedang berusaha untuk lolos sebagai peserta pemilu kata Permadi, preferensi publik dalam memilih partai tersebut jika berhasil sebagai peserta pemilu, maka Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memiliki tingkat keterpilihan 1,8 persen, Partai Gelora 1,2 persen dan Partai Ummat 0,9 persen.

"Responden yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan (undecided) sebanyak 17,7 persen," pungkas Permadi.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.988 orang di 34 provinsi secara proporsional dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya