Beijing Desak Australia, Jepang dan AS Berhenti Ikut Campur Urusan Dalam Negeri China

Pernyataan terbaru Jepang, AS, dan Australia, tentang sejumlah masalah termasuk hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Hong Kong, serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, mendapat tanggapan dari Pemerintah China.

Dalam pernyatan yang disampaikan pada Jumat (7/1), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyayangkan komentar yang dibuat oleh ketiga negara tersebut, dan menekankan bahwa posisi China pada isu-isu terkait Taiwan, Xinjiang, Hong Kong serta isu-isu maritim telah konsisten dan jelas.

"China menyatakan penentangan tegas dan ketidakpuasan yang kuat terhadap tindakan ketiga negara yang terlalu mencampuri urusan dalam negeri China, mengarang informasi palsu untuk mencoreng China dan merusak persatuan dan rasa saling percaya negara-negara kawasan," kata Wang, seperti dikutip dari CGTN.

“Sementara AS, Jepang, dan Australia berbicara tentang kebebasan, keterbukaan dan inklusivitas, mereka sebenarnya bersekongkol dengan beberapa negara, membangun lingkaran kecil, memamerkan kekuatan dan melakukan tindakan intimidasi militer, yang sepenuhnya bertentangan dengan tren pembangunan damai di negara-negara berkembang. wilayah dan bertentangan dengan klaim mereka sendiri untuk menentang 'pemaksaan,'" tambah Wang.

Dia juga mendesak ketiga negara untuk memenuhi tanggung jawab internasional mereka dan memainkan peran masubg-masing dalam membangun perdamaian dan pembangunan regional alih-alih menjadi "pengacau yang menyebarkan kebohongan dan menciptakan hambatan."

Sebelumnya, para menteri luar negeri dan pertahanan Jepang dan AS menyuarakan keprihatinan tentang masalah hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan Hong Kongg, perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan apa yang mereka katakan adalah upaya berkelanjutan China untuk merusak tatanan berbasis aturan, dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah mereka bertemu secara virtual pada Jumat (7/1).

Juga pada Kamis (6/1), para pemimpin Australia dan Jepang mengadakan pertemuan virtual dan menandatangani perjanjian keamanan atas nama penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan yang dikatakan sejumah ahli dilakukan untuk menekan China.