Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah penghargaannya/Net

Nusantara

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Harus Punya Kapasitas Sekelas Anies Baswedan

SABTU, 08 JANUARI 2022 | 10:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kursi Penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta usai masa jabatan Anies Baswedan berakhir pada Oktober 2022 ini harus diisi oleh figur yang memiliki kapasitas tinggi.

Figur Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang digadang-gadang, secara administrasi memang memenuhi syarat menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, Heru Budi Hartono layak menjadi salah satu kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta.

Heru Budi Hartono juga sudah mengenal DKI Jakarta baik dilihat dari demografis, geografis, dan potensinya. Sebab, ia pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) DKI Jakarta.


Hanya saja pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai kinerja Heru Budi Hartono terlihat tidak wah selama menjabat Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala BKAD DKI Jakarta. Kepemimpinannya juga tidak menonjol selama berkiprah di Jakarta.

“Karena itu, kapasitas Heru Budi Hartono untuk memimpin Jakarta layak diragukan. Ia dinilai tidak sebanding dengan kapasitas Anies Baswedan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/1).

Selain itu, Jamiluddin menilai apabila Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, pembangunan Ibukota Negara dikhawatirkan akan jalan di tempat. Bahkan ia dinilai tidak cukup mampu untuk mengendalikan warga Jakarta yang terkenal sangat kritis dan banyak maunya.

Karena itu, Pj Gubernur DKI Jakarta sebaiknya diambil dari eselon 1 Kementerian Dalam Negeri. Mereka ini sudah familiar dan menguasai kebijakan publik, termasuk dalam administrasi pemerintahan.

"Eselon 1 yang ditunjuk sebaiknya paling mumpuni, sehingga tidak jauh berbeda dengan kapasitas Anies Baswedan. Sosok seperti ini diharapkan dapat melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan Anies Baswedan," demikian Jamiluddin yang juga Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya