Berita

Kerusuhan di Kazakhstan/Net

Politik

Kazakhstan Dilanda Kerusuhan, Bagaimana Kunker Anggota Pansus RUU IKN?

JUMAT, 07 JANUARI 2022 | 15:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kerusuhan yang melanda Kazakhstan dalam beberapa hari terakhir memunculkan pernyataan terkait kunjungan kerja anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke negara Asia Tengah tersebut.

Jika mengacu pada jadwal, anggota Pansus RUU IKN seharusnya melakukan kunjungan ke Kazakhstan pada 2 hingga 5 Januari 2021. Kunjungan tersebut memicu kontroversi lantaran Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI justru memutuskan menunda kunjungan dewan ke luar negeri karena penyebaran varian Omicron.

Awal pekan ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada pengecualian kunjungan yang diizinkan terkait keputusan Bamus tersebut. Pertama, undangan yang mewakili parlemen Indonesia di dalam satu acara harus membawakan suatu materi. Kedua, kunjungan dapat dilakukan untuk tugas negara yang penting dan tidak dapat diwakilkan.


Dasco menyebut, dari 56 anggota Pansus RUU IKN, hanya ada lima orang yang berangkat. Namun belum diketahui pasti siapa saja yang ada dalam daftar lima orang tersebut.

Di tengah rencana tersebut, Kazakhstan dilanda kerusuhan hebat yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar. Sebanyak lebih dari 3.000 orang ditahan, 26 meninggal dunia, dan puluhan lainnya terluka.

Protes berkobar sejak 2 Januari di Zhanaozen dan Aktau, yang kemudian merembet ke kota-kota lainnya, termasuk Almaty dan Nur Sultan.

Pada Rabu (5/1), Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengumumkan keadaan darurat. Sementara pemerintahan Perdana Menteri Askar Mamin mengundurkan diri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya