Imbangi Ekspansi Militer dan Ekonomi China, Jepang-Australia Sepakat Teken Perjanjian Pertahanan

Di tengah usaha China yang semakin memperluas jangkauan kekuatan militer dan ekonominya, Jepang dan Australia sepakat menandatangani perjanjian untuk meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara.

Dikatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani selama pertemuan virtual antara Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan rekannya dari Jepang Funio Kishida pada Kamis (6/1) itu akan berkontribusi pada stabilitas regional.

Meskipun Morrison tidak menyebut Beijing secara langsung dalam sebuah pernyataan yang dirilis sebelum penandatanganan, perjanjian tersebut dipandang sebagai langkah lain oleh sekutu regional untuk menandakan keprihatinan mereka atas ekspansi militer China.

Morrison mengatakan perjanjian tersebut merupakan pernyataan komitmen dua negara untuk bekerja sama dalam memenuhi tantangan keamanan strategis bersama yang kita hadapi dan untuk berkontribusi pada Indo-Pasifik yang aman dan stabil.

"Perjanjian Akses Timbal Balik akan memungkinkan militer Australia dan Jepang untuk bekerja dengan lancar satu sama lain dalam operasi pertahanan dan kemanusiaan," kata Morrison jelang pertemuan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (7/1).

“Jepang adalah mitra terdekat kami di Asia seperti yang ditunjukkan oleh kemitraan strategis khusus kami, satu-satunya kemitraan seperti itu di Australia, kemitraan yang setara atas kepercayaan bersama antara dua negara demokrasi besar yang berkomitmen pada supremasi hukum, hak asasi manusia, perdagangan bebas, dan Indo- Pasifik,” kata Morrison.

Sementara Kishida menyebut perjanjian itu sebagai terobosan dan mengatakan hubungan dengan Australia akan tetap menjadi model kerja sama keamanan dengan negara lain.

Australia telah bekerja dengan Jepang, India, Inggris, dan AS untuk memperkuat hubungan pertahanan di tengah kekhawatiran tentang China, termasuk tekanannya terhadap Taiwan, kebebasan navigasi di kawasan itu, dan sengketa perdagangan.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menanggapi perjanjian tersebut dengan mengatakan bahwa “Samudra Pasifik cukup luas untuk pembangunan bersama negara-negara di kawasan itu.”