Haris Azhar Tak Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

JUMAT, 07 JANUARI 2022 | 03:01 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Lokataru Haris Azhar tidak hadir dalam panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Harusnya hari ini datang tapi kami terima surat dari Haris Azhar minta penundaan lagi di bulan Februari 2022," kata Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis kepada wartawan, Kamis (6/1).

Alhasil, agenda pemanggilan bakal diundur ke awal Februari mendatang. Alasan penundaan sendiri, karena Haris Azhar tengah menjalani sejumlah agenda.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima laporan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Laporan yang ditujukan kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida terkait dugaan pencemaran nama baik melalui tayangan "Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!".

Adapun nomor laporan STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Berita

Presisi

Haris Azhar Tak Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot