Berita

Ketua KPU Ilham Saputra/Repro

Politik

KPU Teken MoU dengan Perludem, Perbaiki Keterbukaan dan Tata Kelola Pendataan Pemilu

KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 16:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tanda tangan kerjasama antarlembaga dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Penandatanganan yang dilakukan Ketua KPU Ilham Saputra, dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustiyanti, berlangsung di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/1).

Disampaikan Ilham Saputra, kerjasama KPU dengan Perludem bukan pertama kali dilakukan. Sehingga ini merupakan kerjasama lanjutan dengan LSM pemerhati Pemilu untuk terwujudnya big data untuk proses Pemilu.


"KPU sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan big data. Salah satunya pada 2019 lalu. Hasil (Pemilu) 2019 hingga Pilkada 2020 sudah kami desiminasi kepada beberapa pihak, pemerintah, parpol dan juga NGO," ujar Ilham.

Menurut Ilham, keterbukaan data kepemiluan menjadi hal yang sangat penting, karena salah satu pilar Pemilu adalah transparansi tahapan, hasil dan juga keuangan.

"KPU sepenuhnya percaya kerjasama ini bisa meningkatkana kualitas demokrasi pada umumnya dan Pemilu 2024 khususnya," tambahnya.

Ninis, biasa Direktur Eksekyutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustiyanti disapa, meyakini kerjasama yang dibangun bersama KPU bisa memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pendataan Pemilu yang terbukan seluas-luasnya bagi masyarakat.

"MoU ini bentuk komitmen kami dan juga KPU mendorong keterbukaan data pemilu sebagai salah satu bentuk transparansi yang secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bukan hanya pada proses pemilu saja, tetapi juga pada hasil pemilu," kata Ninis.

Ninis berharap, kerjasama KPU dan Perludem juga bisa menguatkan ekosistem keterbukaan data kepemiluan, yang kemudian masyarakat bisa memahami dan berpartisipasi secara menyeluruh.

"Dan bisa mengevaluasi, yang pada akhirnya bisa menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat," demikian Ninis.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya