Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pandemi Belum Berakhir, PTM 100 Persen Harus Dimonitor Lewat Surveilans Kasus dan Prokes

KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 07:04 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terbaru tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022, berbagai daerah di Indonesia yang berstatus PPKM Level 1 dan 2 sudah memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melibatkan 100 persen siswa.

Agar kebijakan PTM 100 persen ini berjalan efektif dan menutup celah terjadinya kasus baru, perlu dimonitor melalui surveilans kasus dan protokol kesehatan (prokes) serta penggunaan aplikasi sekolah aman.

Dalam pandangan anggota DPD RI, Fahira Idris, walau situasi pandemi saat ini relatif terkendali tetapi setiap kebijakan pelonggaran harus disertai upaya antisipasi pencegahan terjadinya penambahan kasus.


Kebijakan PTM 100 persen di wilayah yang berstatus PPKM Level 1 dan 2 bisa efektif jika mengedepankan upaya pengendalian dan pencegahan.

“Karena jumlah siswa yang masuk sudah boleh 100 persen maka upaya pengendalian dan pencegahan harus ditingkatkan. Saya meminta Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah berkolaborasi melakukan kegiatan surveilans baik surveilans pada kasus maupun surveilans terhadap kepatuhan protokol kesehatan atau surveilans perilaku secara berkala di sekolah-sekolah," ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/1).

"Ini penting agar sekolah tetap aman dari potensi penularan sehingga PTM 100 persen ini bisa berkesinambungan,” imbuhnya.

Menurut Fahira, secara berkala misalnya satu bulan sekali harus diadakan sampling surveilans Covid-19 standar untuk evaluasi PTM. Dari sekian sekolah di suatu wilayah, disampling beberapa sekolah tentang kepatuhannya menjalankan prokes dan melakukan pemeriksaan swab acak untuk memastikan tidak ada kasus positif di sekolah.

Dari hasil strategi sampling surveilans Covid-19 PTM ini maka daerah bisa melakukan evaluasi dan memformulasikan berbagai kebijakan agar PTM 100 persen agar bisa terus berjalan efektif.

Selain itu, lanjut Fahira, penggunaan aplikasi sekolah aman juga harus lebih diaktifkan misalnya notifikasi WhatsApp kepada sekolah bila terdapat warga satuan pendidikan dengan hasil positif Covid-19.

“Karena memang pandemi ini belum berakhir, maka kita harus mengedepankan surveilans, tidak hanya di sekolah tetapi juga idealnya di berbagai aktivitas lain yang saat ini sudah dilonggarkan," jelas Senator Jakarta ini.

"Strategi ini sangat efektif agar situasi pandemi yang saat ini sudah membaik, terus membaik di masa mendatang. Saya berdoa PTM 100 persen ini berjalan efektif dan aman,” pungkas Fahira Idris.

Dalam aturan SKB 4 menteri tentang PTM tahun 2022 disebutkan bahwa satuan pendidikan bisa melaksanakan PTM dengan jumlah peserta didik 100 persen dan lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari dengan sejumlah syarat.

Yaitu satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen di tingkat kabupaten/kota.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya