Berita

Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam wawancara dengan surat kabar Le Parisien mengundang kritik/Net

Dunia

Dorong Vaksinasi dengan Kata-kata "Vulgar", Presiden Prancis Kebanjiran Kritik

KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 01:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Vaksinasi merupakan isu yang krusial di tengah pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Setiap pemimpin negara memiliki cara masing-masing dalam mendorong vaksinasi Covid-19 bagi masyarakatnya. Begitupun dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Awal pekan ini ia mengumumkan rencana kebijakan untuk menerbitkan kartu vaksin dengan tujuan untuk membuat marah orang-orang yang enggan divaksinasi agar mereka segera mendapatkan vaksin.

Namun sikapnya tersebut mengundang kritik. Macron dituduh menggunakan bahasa vulgar yang memecah belah karena menggunakan istilah slang untuk mengatakan bahwa ia ingin mempersulit hidup orang yang tidak divaksinasi.


"Saya benar-benar ingin membuat mereka kesal (piss them off), dan kami akan terus melakukan ini, sampai akhir," kata Macron dalam wawancara dengan surat kabar Le Parisien awal pekan ini.

Macron juga menggunakan istilah vulgar "emmerder" untuk mengatakan bagaimana dia ingin membangkitkan mereka yang tidak divaksinasi.

Dalam wawancara tersebut, Macron mengatakan bahwa ia tidak akan memvaksinasi secara paksa, namun ia berharap dapat mendorong orang untuk mendapatkan vaksin dengan membatasi sebanyak mungkin akses mereka ke aktivitas dalam kehidupan sosial.

"Saya tidak akan mengirim (orang yang tidak divaksinasi) ke penjara," katanya.

“Maka dari itu, perlu kami sampaikan kepada mereka, mulai 15 Januari, kalian tidak bisa lagi pergi ke restoran. Kalian tidak akan bisa lagi pergi untuk minum kopi, kalian tidak akan bisa lagi pergi ke teater ataupun bioskop," jelasnya, seperti dikabarkan ulang CNN.

Kata-kata itu dinilai tidak patut diucapkan oleh seorang presiden. Penilaian tersebut datang dari politisi senior serta penentang Macron yang akan bersaing memperebutkan kursi presiden tiga bulan mendatang.

Kandidat Partai Republik Valérie Pécresse mengatakan dia marah karena Macron menuduh orang yang tidak divaksinasi bukan warga negara.

"Anda harus menerima mereka apa adanya, pimpin mereka, satukan mereka dan jangan menghina mereka," ujarnya.

Kritik senada juga dilontarkan oleh kandidat presiden sayap kanan Marine Le Pen.

"Seorang presiden seharusnya tidak mengatakan bahwa, Emmanuel Macron tidak layak untuk jabatannya," tulisnya di Twitter.

Sementara itu, politisi kiri Jean-Luc Mélenchon menggambarkan pernyataan itu sebagai pengakuan yang menakjubkan.

"Jelas, izin vaksinasi adalah hukuman kolektif terhadap kebebasan individu," ujarnya.

Di sisi lain, anggota parlemen Prancis menghentikan debat tentang undang-undang yang melarang orang yang tidak divaksinasi dari sebagian besar kehidupan publik.

Sesi di Majelis Nasional terhenti untuk malam kedua yang berlangsung pada hari Selasa (4/1) ketika delegasi oposisi mengkritik tentang bahasa Macron tersebut.

Bukan hanya itu, pernyataan Macron juga membuat marah para penentang vaksin.

Meski begitu, undang-undang itu sendiri diperkirakan akan disetujui dalam pemungutan suara minggu ini.

Isu mengenai vaksinasi Covid-19 wajib banyak diperkenalkan di beberapa negara Eropa. Salah satu negara yang unggul dengan aturan ini adalah Austria.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya