Habib Bahar bin Smith/Net
Kedatangan petinggi TNI ke pondok pesantren Habib Bahar bin Smith seperti kembali mengingatkan publik ke masa Orde Baru (Orba) yang melaksanakan Dwifungsi ABRI.
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, sikap TNI yang mendatangi Habib Bahar dapat menimbulkan spekulasi publik.
"Untuk apa TNI ikut campur dalam persoalan sipil dalam hal ini Habib Bahar bin Smith? Kalaulah terjadi perbuatan yang mengarah kepada pidana mestinya cukup pihak Kepolisian. TNI saya kira bukan tupoksi yang bersangkutan untuk menyelesaikannya," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/1).
Menurut Saiful, dengan adanya campur tangan TNI terkait persoalan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat, maka publik kembali mengingat masa-masa Orba yang melaksanakan Dwifungsi ABRI.
"Saya kira jangan sampai anggapan tersebut kembali ada di benak kita semua. Karena semakin mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI," kata Saiful.
Untuk itu, Saiful menyarankan, ketika ada pelanggaran dan unsur pidana dalam hal perkara Habib Bahar, diselesaikan oleh lembaga berwenang dalam hal ini oleh Polri.
"Apalagi yang menghampiri Habib Bahar adalah tergolong petinggi di tubuh TNI, saya kira jangan berlebihan untuk menyelesaikan masalah seperti yang dialami oleh Habib Bahar," ucapnya.
"Bisa saja pendekatan
soft lebih baik daripada pendekatan penyelesaian melalui aparat apalagi melalui aparat TNI yang tidak berwenang dalam menyelesaikannya," pungkas Saiful.
