Berita

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade/Net

Politik

Harga Pangan Meroket, Andre Rosiade Minta Polisi-KPPU Cek Penyebabnya

JUMAT, 31 DESEMBER 2021 | 17:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bareskrim Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta mengecek langsung dan mencari tahu penyebab harga bahan pangan yang meroket belakangan ini.

Pasalnya, menjelang pergantian tahun 2022 sejumlah harga bahan pangan seperti cabai, minyak dan telur mengalami kenaikan signifikan.

Permintaan itu disampaikan langsung Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/12).


"Kita juga meminta aparat penegak hukum tentu pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah harga-harga yang meroket ini disebabkan karena dugaan adanya peninbunan atau tidak," kata Andre.

"Selain Bareskrim, kepolisan, kami juga minta mitra kami KPPU mencek ke lapangan," imbuhnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, pengecekan penyebab naiknya harga bahan pangan itu untuk mengetahui ada tidaknya peninbunan barang yang dilakukan oleh oknum pedagang.
Selain itu, kata Andre, juga untuk memastikan apakah kenaikan harga yang terjadi adalah murni karena kelangkaan.

"Jadi kita meminta antisipasi aparat penegak hukum kepolisian dan KPPU untuk mengantisipasi apakah ini ada dugaan penimbunan atau kartel yang sengaja atau memang ada kelangkaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Andre menyebutkan bahwa dalam rapat di parlemen (13/12) lalu, Komisi VI DPR sudah mewanti-wanti Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait kenaikan bahan pangan selama periode Nataru. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

"Dalam rapat kerja itu, Komisi VI sudah mengingatkan pemerintah untuk memastikan menjaga harga kebutuhan pokok jangan sampai meroket atau naik harganya pas liburan Nataru, itu sudah kita ingatkan," katanya

"Kita juga meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjaga agar harga ini stabil," demikian Andre.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya