Berita

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade/Net

Politik

Harga Pangan Meroket, Andre Rosiade Minta Polisi-KPPU Cek Penyebabnya

JUMAT, 31 DESEMBER 2021 | 17:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bareskrim Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta mengecek langsung dan mencari tahu penyebab harga bahan pangan yang meroket belakangan ini.

Pasalnya, menjelang pergantian tahun 2022 sejumlah harga bahan pangan seperti cabai, minyak dan telur mengalami kenaikan signifikan.

Permintaan itu disampaikan langsung Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/12).


"Kita juga meminta aparat penegak hukum tentu pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah harga-harga yang meroket ini disebabkan karena dugaan adanya peninbunan atau tidak," kata Andre.

"Selain Bareskrim, kepolisan, kami juga minta mitra kami KPPU mencek ke lapangan," imbuhnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, pengecekan penyebab naiknya harga bahan pangan itu untuk mengetahui ada tidaknya peninbunan barang yang dilakukan oleh oknum pedagang.
Selain itu, kata Andre, juga untuk memastikan apakah kenaikan harga yang terjadi adalah murni karena kelangkaan.

"Jadi kita meminta antisipasi aparat penegak hukum kepolisian dan KPPU untuk mengantisipasi apakah ini ada dugaan penimbunan atau kartel yang sengaja atau memang ada kelangkaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Andre menyebutkan bahwa dalam rapat di parlemen (13/12) lalu, Komisi VI DPR sudah mewanti-wanti Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait kenaikan bahan pangan selama periode Nataru. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

"Dalam rapat kerja itu, Komisi VI sudah mengingatkan pemerintah untuk memastikan menjaga harga kebutuhan pokok jangan sampai meroket atau naik harganya pas liburan Nataru, itu sudah kita ingatkan," katanya

"Kita juga meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjaga agar harga ini stabil," demikian Andre.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya