Berita

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade/Net

Politik

Harga Pangan Meroket, Andre Rosiade Minta Polisi-KPPU Cek Penyebabnya

JUMAT, 31 DESEMBER 2021 | 17:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bareskrim Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta mengecek langsung dan mencari tahu penyebab harga bahan pangan yang meroket belakangan ini.

Pasalnya, menjelang pergantian tahun 2022 sejumlah harga bahan pangan seperti cabai, minyak dan telur mengalami kenaikan signifikan.

Permintaan itu disampaikan langsung Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/12).


"Kita juga meminta aparat penegak hukum tentu pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah harga-harga yang meroket ini disebabkan karena dugaan adanya peninbunan atau tidak," kata Andre.

"Selain Bareskrim, kepolisan, kami juga minta mitra kami KPPU mencek ke lapangan," imbuhnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, pengecekan penyebab naiknya harga bahan pangan itu untuk mengetahui ada tidaknya peninbunan barang yang dilakukan oleh oknum pedagang.
Selain itu, kata Andre, juga untuk memastikan apakah kenaikan harga yang terjadi adalah murni karena kelangkaan.

"Jadi kita meminta antisipasi aparat penegak hukum kepolisian dan KPPU untuk mengantisipasi apakah ini ada dugaan penimbunan atau kartel yang sengaja atau memang ada kelangkaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Andre menyebutkan bahwa dalam rapat di parlemen (13/12) lalu, Komisi VI DPR sudah mewanti-wanti Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait kenaikan bahan pangan selama periode Nataru. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.

"Dalam rapat kerja itu, Komisi VI sudah mengingatkan pemerintah untuk memastikan menjaga harga kebutuhan pokok jangan sampai meroket atau naik harganya pas liburan Nataru, itu sudah kita ingatkan," katanya

"Kita juga meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjaga agar harga ini stabil," demikian Andre.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya