Berita

Pengungsi etnis Rohingya saat mengalami kerusakan kapal di Bireuen, Aceh/Repro

Politik

Indonesia Dipuji PBB atas Pendaratan Darurat Pengungsi Rohingya di Aceh

JUMAT, 31 DESEMBER 2021 | 14:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia dipuji Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsian atau UNHCR atas izin pendaratan kapal berisi etnis Rohingya yang terombang-ambing di perairan Bireuen, Aceh.

Dalam kapal kayu itu, ada sebanyak 105 orang etnis Rohingya, yakni 8 pria, 50 wanita, dan 47 anak-anak. Kapal yang mereka tumpangi itu tidak dapat menuju ke tujuannya akibat mesin rusak.

“Kami sangat berterima kasih Indonesia dan masyarakatnya sekali lagi telah membuktikan semangat kemanusiaan dan menunjukkan tindakan penyelamatan jiwa harus selalu menjadi prioritas utama," kata Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, Ann Maymann diberitakan Kantor Berita RMOLAceh, Jumat (31/12).


Maymann mengatakan, apa yang dilakukan masyarakat Indonesia adalah tindakan yang mulia dengan memfasilitasi pendaratan darurat bagi kapal yang sedang kesulitan.

"Memberikan bantuan kepada orang yang dalam kesulitan untuk mencegah kehilangan jiwa merupakan tindakan kemanusiaan yang sangat penting untuk dilakukan,” tutur Ann Maymann.

Menurut dia, Indonesia telah beberapa kali mengambil tindakan yang patut dijadikan contoh oleh negara lain setelah memberikan bantuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa bagi pengungsi Rohingya di kapal di Aceh pada tahun 2015, 2018, dan 2020.

"Serta yang terbaru, 81 pengungsi Rohingya diselamatkan di lepas pantai Aceh Timur pada bulan Juni 2021. Setelah pendaratan pengungsi, kondisi penerimaan yang aman dan manusiawi adalah hal yang juga sangat krusial," lanjutnya.

Ia mengatakan, staf UNHCR saat ini sudah berada di lapangan dan bekerja sama secara intensif dengan pemerintah, masyarakat setempat, badan PBB lainnya, serta mitra organisasi kemanusiaan untuk memastikan para pengungsi menerima perawatan dan bantuan.

"Termasuk juga pemeriksaan kesehatan Covid-19 yang sesuai dengan standar internasional dan protokol kesehatan publik," demikian Maymann.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya