Berita

Kekerasan militer Myanmar di negara bagian Kayah/Net

Dunia

Kutuk Kekerasan Militer di Negara Bagian Kayah, Uni Eropa Siap Bombardir Junta Myanmar dengan Sanksi

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 18:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Uni Eropa siap menjatuhkan lebih banyak sanksi untuk Myanmar setelah adanya laporan kekerasan yang dilakukan oleh junta terhadap warga sipil pada pekan lalu.

Pada 24 Desember, badan-badan kemanusiaan melaporkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar di sebuah desa di negara bagian Kayah. Disebutkan terdapat 35 orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan pekerja bantuan kemanusiaan, meninggal dunia dibunuh dan dibakar.

"Mengingat meningkatnya kekerasan di Myanmar, diperlukan peningkatan tindakan pencegahan internasional, termasuk embargo senjata," kata Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri, Josep Borrell pada Kamis (30/12).


"Uni Eropa juga siap untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap rezim militer," tambahnya, seperti dikutip The Star.

Dalam pernyataannya, Borrell menegaskan, rezim militer di negara bagian Kayah harus bertanggung jawab atas pertumpahan darah tersebut.

Ketegangan di Myanmar setelah militer melakukan kudeta pada Februari. Protes massal terjadi untuk menolak kudeta. Sementara Uni Eropa membekukan aliran bantuan ke Myanmar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya