Putra Presiden Joko Widodo sekaligus Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net
Dinasti politik menjadi tren yang mendominasi pemerintahan di Asia Tenggara saat ini. Indonesia, Filipina, dan Kamboja merupakan cerminan dari suburnya praktik regenerasi kekuasaan berlandaskan hubungan darah tersebut.
Dinasti politik bukan sebuah fenomena baru di dunia. Praktik tersebut juga eksis di negara Barat seperti Amerika Serikat dengan adanya klan Kennedy dan Bush, serta Kanada dengan adanya klan Trudeau. Kendati begitu, masih ada lebih banyak peluang bagi mereka yang lahir di luar keluarga politik untuk tetap eksis.
Di Asia Tenggara sendiri, sejumlah akademisi mulai khawatir dengan praktik dinasti politik yang seakan telah mendominasi pemerintahan, menjadi kekuatan besar di sebuah negara.
Dinasti politik dinilai dapat memperburuk pemerintahan jika kandidat yang tidak memenuhi syarat hanya memanfaatkan sokongan anggota keluarga yang berpengaruh. Alih-alih, para calon pemimpin akar rumput yang kompeten akhirnya tergeser.
"Jika Anda melihat indikator kunci dari tata kelola dan
'checks and balances' kelembagaan, negara-negara Asia Tenggara cenderung mendapat skor yang sangat rendah. Dalam lingkungan itu sangat mudah bagi dinasti politik untuk berkembang," terang profesor di Universitas Politeknik Filipina, Richard Heydarian, seperti dikutip
Wall Street Journal.
IndonesiaSelain klan Soekarno dan klan Suharto, praktik dinasti politik di Indonesia juga diramaikan dengan kehadiran klan Joko Widodo.
Figur Jokowi kerap diasosiasikan sebagai pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat. Mengawali karir sebagai pengusaha furnitur, Jokowi menjadi Walikota Surakarta pada 2005 hingga 2012, kemudian naik menjadi Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun hingga 2014. Posisi gubernur ia tanggalkan demi meraih kursi kepresidenan.
Pada awal pemerintahan Jokowi, muncul UU 8/2015 tentang Pilkada yang melarang anggota keluarga dekat atau memiliki konflik kepentingan dengan petahana tidak diizinkan menjadi calon gubernur, walikota, atau bupati. Tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan pasal tersebut.
Menurut perhitungan dari Yoes Kenawas, kandidat Ph.D di Universitas Northwestern, putusan tersebut membuat jumlah calon dari dinasti justru melonjak. Pada 2013, ada 39 politisi dinasti yang menduduki jabatan pemerintahan daerah. Kemudian angka naik pada 2018 menjadi 117 politisi.
Secara khusus, Jokowi juga turut berpartisipasi dalam dinasi politik dengan membuat klannya sendiri.
Tahun lalu, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan walikota Solo. Sementara menantunya, Bobby Nasution memenangkan pemilihan walikota Medan.
FilipinaTidak jauh dari Indonesia, fenomena dinasti politik juga marak terjadi di Filipina. Bahkan saat ini dua klan politik bersatu untuk pilpres tahun depan.
Ferdinand Marcos Jr. yang merupakan putra mantan presiden Filipina menjadi capres favorit. Ia dipasangkan dengan putri Presiden Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio yang menjabat walikota Davos City.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh profesor di Ateneo de Manila University School of Government, Ronald Mendoza, sebanyak 41 persen gubernur Filipina pada 1988 memiliki setidaknya satu kerabat di kantor. Angka tersebut berlipat ganda menjadi 80 persen pada 2019.
Tren serupa juga terlihat untuk jabatan walikota, dengan 40 persen memiliki keluarga di kantor pada 2004, yang naik menjadi 53 persen pada 2019.
Mendoza mengatakan, dinasti politik bisa sangat merusak lantaran dapat mengganggu pemeirntahan untuk melayani kepentingan keluarga, alih-alih kepentingan rakyat, serta dapat menyerang saingan politik.
Pada 1987, Filipina membuat konstitusi untuk mengontrol dinasti politik, setelah gerakan rakyat berhasil menggulingkan mantan Presiden Ferdinand Marcos.
KambojaMengingat arah politiknya, tidak mengherankan bagi Kamboja untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan pada kelompok tertentu.
Bulan ini, Perdana Menteri Hun Sen telah mengumumkan bahwa putranya, Hun Manet akan mengikuti pemilu legislatif, dan diharapkan dapat menggantikan posisinya pada 2028.
“Ayah selalu ingin anak-anaknya menduduki posisi tinggi. Jika mereka tidak ingin anak-anaknya menduduki posisi tinggi, mereka membohongi diri mereka sendiri," ujar Hun Sen.
Hun Sen juga mengusulkan untuk membuat aturan usia pensiun 72 tahun bagi perdana menteri. Banyak pihak menyebut aturan tersebut digunakan untuk menyingkirkan potensi lawan politik sang putra nanti.
